Rumah Dinas yang Dialih Fungsikan

Akhir-akhir ini, berita di media masa, salah satunya sedang diramaikan oleh temuan tentang banyaknya rumah dinas yang dipakai terus menerus oleh mantan pegawai (baca: terutama pejabat), dan yang sedang menjadi sorotan tajam adalah rumah-rumah dinas PT. KA.

Menarik (baca: lucu) juga membaca berita yang mengutip pernyataan direksi PT. KA di detik.com yang menyatakan bahwa

…. tipikal indikasi korupsi diantaranya melanggar aturan, merugikan negara, atau menguntungkan perorangan atau golongan. Sementara dalam temuan KPK, ciri-ciri tipikal korupsi itu tidak ada ….

………. dari segi pembayaran, sejak tahun 2000 penyewaan rumah untuk bisnis dikenakan tarif lebih tinggi, sesuai dengan NJOP …………..

……… bagaimanapun rumah dinas ini kan kesejahteraan karyawan ……………

Tadi malam saya nonton acara di Metro-TV yang memperlihatkan rumah-rumah dinas PT. KA di Kota Bandung, di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Yang pasti rumah-rumah tersebut sebagian besar telah beralih fungsi menjadi tempat usaha, bukan dihuni oleh mantan pejabat yang jujur yang tidak punya rumah lainnya selain rumah dinas tersebut. Sebagian rumah diantaranya adalah rumah mantan pejabat PT. KA yang saat ini telah memiliki belasan rumah dan masih aktif menjabat sebagai pejabat tinggi di instansi lain.

Tampaknya ada suatu kebiasaan yang dipeliharara secara turun temurun. Menurut saya, rumah jabatan mungkin masih perlu, tapi jumlahnya sangat terbatas, disediakan hanya untuk memudahkan operasional, serta betul-betul hanya digunakan selama masa jabatan berlaku. Tidak lebih dari itu!

Bagaimana menurut anda?

About these ads

14 thoughts on “Rumah Dinas yang Dialih Fungsikan

  1. Kalo rumah dinas ABRI bagaimana? Yg aku tahu komplek TNI AD Bulaksumur Jakarta Timur itu banyakan sudah pensiun semua dan komplek TNI AL di Jl. Pramuka Jkt juga sama bahkan ada yg buka kos-kosan. Masih banyak lagi…

  2. Kebeneran saya salah satu yang menggunakan rumah dinas “alih fungsi” itu… cuma saya juga aneh karena sejak ayah saya pensiun (1996), kita menyewa rumah tsb dengan tarif komersial (ngga seperti laporan metro-tv dimana sewa cuma beberapa ratus ribu per bulan, kita sewa hampir puluhan juta, sesuai NJOP) dan ngga benar kalau katanya ada kepemilikan dipindahkan secara bawah tangan (atleast untuk kasus rumah yg saya tempati ini),.. lah akte rumah tsb aja saya ga pernah liat,.. kita hanya sewa ke PT KAI, harga dan ketentuan pasti nurut PT KAI, kok dipermasalahkan? — eh tapi saya ngga tau status rumah yang lain sih….

  3. Rumah dinas sih nggak usah dibicarakan pak, yang lebih kecil seperti mobil, komputer atau fasilitas kerja lainnya lebih sering terlupakan apalagi rumah… Harus lebih sering berkaca pada jaman khalifah dulu… dulu sekali…
    Semoga pak arman bisa mengubah praktek ini kalau jadi pemimpin nanti, amin.

  4. Pk Arry Akhmad , saya sebenarnya sedang mempunyai masalah tentang rumah dinas namun kasusnya berbeda,ini tentang rumah dinas pelindo II cabang panjang , rumah dinas yang sebenarnya dapat di dum ( dibeli ) k pemilik ternyata tidak dapat didum(dibeli) hal ini terjadi setelah sang pemohon (Pk Malang Supardan) mengajukan pembelian ( dum ) statusnya berubah menjadi rumah dinas oprasional hanya dalam kurun waktu 7 bulan, karena memang rumah dinas oprasional tidak dapat dibeli , tetapi ada 2 rumah dinas dalam satu sertifikat tanah rumah si sang pemohon telah dijual ke orang ke 3 dari tangan yang sama yaitu Pk T, Koestara Hoedaya( General Manager Pelindo II cabang panjang antara tahun 1991>)dengan penjualan yang tidak wajar, si pemohon adalah pandu , yang pekerjaanya sebagai ujung tombak incame pelabuhan yang utama dan yang lebih miris beliau telah mengabdi selama 40 tahun 1 bulan lamannya dari tahun 1965 sampai tahun 2005, dan hal ini telah masuk kemeja hijau namun tetap saja menemui kebuntuan , saya bnyak berharap bpk bisa memberi masukan tentang kasus ini , dan bila bpk ingin meninjau lebih dalam, saya akan mengirimkan data lengkapnya atau bpk bisa liat pada lampung post tentang Bpk Malang Supardan … sebelumnya terimakasihh telah mau merespon kesulitan kami

  5. di pejaten barat, pasar minggu, jakarta selatan, ada tanah yang katanya milik “DIKTI” sekarang di sebut kompleks P & K, sekarang ini yang bermukim dikompleks tersebut adalah para pensiunan dan beberapa telah dialihkan kepada orang lain.
    saya tidak tau jelas dasar hukum apa yang mereka pakai (saya bukan ahli hukum) tetapi komplek yang lumayan besar itu kalau dijual mungkin bisa untuk membuat 10 atau lebih sekolah di daerah yang belom ada sekolahnya.
    sangat disayangkan kalau ternyata harta negar yang sebenarnya bisa dipakai untuk kepentingan orang banyak malah dikuasai oleh orang-orang yang mengaku mengabdi pada negara.
    yang saya dengar kebanyakan mereka dulu menduduki posisi penting (banyak uang), koq malah nyabot punya negara???

  6. 30 tahun yang lalu, mendiang ayah saya, pernah menyampaikan satu pesan, yang saya tidak mengerti maksud dan tujuannya, beliau berkata “Imam, jangan pernah mau disuruh tinggal di rumah dinas, kalau suruh pilih mending minta uang sewa rumah saja, dibanding dikasih rumah dinas”. saat itu saya baru lulus STM dan masih cari kerja. Saya baru memahami sekarang, arti kata-kata beliau , ternyata saya disuruh hati-hati, karena rumah dinas mampu membuat orang menjadi kalab, egois, dan pendusta besar !.
    Saat ini saya sedang ditugaskan menjadi tin penertiban rumah dinas di perusahaan saya bekerja, saya banyak sekali menemukan, orang yang saat menjabat berhati mulia, saat pensiun menjadi berhati iblis. Padahal jelas disetiap keputusan penempatan pegawai dalam rumah dinas, selalu ada klausul yang menyatakan, mereka harus mengembalikan nya kepada perusahaan paling lambat 6 bulan, setelah pensiun. Dengan berbagai dalih, ingin membeli sampai dengan tidak punya rumah, telah di lontarkan dengan enteng. Alasan lainnya yang paling konyol adalah “tidak disuruh” pergi oleh perusahaan. Masyaallah, saya bingung jadinya mengapa pejabat yang dahulu sedemikian dikagumi bisa berubah hanya karena sebuah rumah dinas lama. Kalau yang menempati itu dulunya pegawai yang bukan pejabat, malah dengan legowo mereka mengembalikan kunci kepada perusahaan. Namun semakin tinggi jabatannya, semakin sulit konsisten dengan aturan. Mengapa ?, apakah ada korelasi antara jabatan dan rumah dinas yang sangat erat ?. Ternyata dari tulisan mas Arman, korelasinya sangat tinggi. Jadi, jabatan dan rumah dinas merupakan partner yang disukai oleh iblis. Saya baru paham ternyata firman Tuhan yang menyatakan, “Setan adalah musuhmu yang nyata” adalah benar !!!, mungkin setannya tidak kelihatan, tapi hasil kerjanya sangat nyata, yaitu menjadikan orang baik sebagai pendusta, dan pengingkar janji, serta egois, dan rakus, serta mampu menutup hati nuraninya. Ya Allah janga lah kau jadikan aku santapan setan….
    Bayangkan saja sudah jelas aturannya diwajibkan untuk mengembalikan, ehh, malah dijual ?, ehh, kok malah dibeli ?, eehh kok minta disuruh keluar ?, eeh kok malah disewa , eduan kan !. Diperingatkan…eeh, kok malah minta dasar hukumnya.
    Karena jumlahnya sudah sedemikian besar dan tersebar diseluruh Nusantara. Maka saya usulkan untuk bikin Komisi Pemberantasan Penyerobot Rumah Dinas (KPPRD), yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang jujur tentunya.
    Yah inilah mungkin mengapa negeri kita ini masih diberi cobaan gempa, tanah longsor, sunami, kebakaran hutan, kemiskinan, ikannya dicuri, penerbangannya dilarang ke eropa, uangnya di bawa keluar negeri, Koruptornya pada lolos, keretanya pada anjlok dan lain-lain.
    Eehh padahal pejabat yang ngeyel tersebut, religius lho, ibadahnya rajin dan tutur katanya sopan dan halus….
    Salam kenal mas Arman, from Imam

  7. Pak Arry, tolong lihat aturan menkeu yg dibuat pada waktu itu dan aturan di KAI.
    KAI sendiri punya aturan, jandanya pegawai KAI boleh menempati rumah itu, kalo jandanya meninggal baru boleh get out. Kalau memang peraturan ini dianulir, mestinya para pensiunan ini diberikan sosialisasi terlebih dahulu. Banyak pensiunan yang mengabdi dan sekarang sudah usia lebih dari 75 tahun dan tidak punya rumah selain rumah dinas. Bahkan ada kasus rumah dinas di komplek PJKA Poncol Semarang yang dihuni oleh seorang janda, beliau sudah menang di pengadilan dengan cara yang susah payah (karena para saksi palsu dipaksa untuk berbohong), tapi beliau terus-terusan diteror sehingga akhirnya beliau keluar dari rumah tersebut dengan uang pengganti yang telah disunat.
    Tahukah Anda, dibalik itu ada kongkalikong antara PT KAI dengan investor2 Chinese?? Sekarang rumah beliau sudah rata dengan tanah, dan di atasnya dibangun ruko2 yang tidak jelas, dan tidak laku. Negara ini sudah morat marit, pribumi kita ini mau dijajah mata sipit demi rupiah.

    Salaam.

  8. Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

    Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.
    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

    Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni.

    Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.
    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).
    Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

    Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

    Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

    Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).
    Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

    Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

    Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :
    • Bila dilepas uang masuk kas Negara.
    • Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

    Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :
    Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

    Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

    Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :
    • Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
    • Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.
    • Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

    Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

    TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.
    Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!

  9. tolong baca dahulu Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2005. Bahwa pensiunan mempunyai hak dan diatur dalam undang dan peraturan tersebut untuk dapat memohon membeli rumah negara. sungguh ironis ketika para petinggi direksi sangat kurang paham atas hal tersebut.

    kejadia ini sama halnya dengan dua janda pahlawan, direksi pegadaian sewenang-menang melaporkan mereka ke polisi dan akhirnya bergulir di pengadilan. tettapi hakim memutus dakwaan jaksa prematur, karena sedang berpekara di PTUN dan menunggu kasasi.

    dengan kasus angkasa pura 1 itu sama persis, jadi mohon dipelajari dahulu, jangan asal mai melaporkan saja. itu sama saja anda sudah membuat kesalahan, karena kasus yang sama anda laporkan kembali.
    terkesan anda sangat menggebu-gebu untuk memasukan para pensiunan ke dalam penjara.

    saya tegaskan agar anda mempelajari pp no 31 tahun 2005 dahulu baru anda berkomentar.
    terima kasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s