Dua dari Tiga Calgub Menolak Kontrak Politik!

Menarik dan saya suka dengan pandangan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se Jawa Barat meminta kontrak politik dari para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, dan ternyata hanya satu pasangan calon yang menyanggupinya. Saya kutip saja sebagian beritanya yang dimuat di Harian Kompas, juga di Kompas-Online.

Sebagai kelompok idealis, mahasiswa memiliki strategi khas memperkuat posisi mereka di kancah pilkada. Dalam dialog publik yang digelar di Kampus Unpad akhir Februari lalu, BEM se-Jabar merumuskan delapan program prioritas di Jabar, antara lain realisasikan pendidikan dasar gratis, pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan pungutan liar.

Mahasiswa meminta delapan program prioritas itu ditandatangani ketiga pasang calon kepala daerah Jabar sebagai kontrak politik. Jika kemudian hari tidak ditepati, calon terpilih itu harus mengundurkan diri secara sukarela.

Dari ketiganya, hanya pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang bersedia menandatanganinya. Sebaliknya, pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Agum Gumelar- Nu’man Abdul Hakim menolak dengan alasan kontrak itu sebagai bentuk penekanan (pemaksaan).

Namun, mahasiswa berpandangan lain. ”Kontrak politik sengaja kami ajukan agar mereka tak hanya mengumbar janji kampanye dan lalu dilupakan begitu saja saat menjabat. Kalau serius, mereka seharusnya tidak perlu takut,” kata Presiden BEM Unpad Reza Fathurrahman.

Mahasiswa menyepakati hanya akan memilih calon yang punya komitmen kuat terhadap janji. ”Inilah yang terpenting. Jika tidak, ya kami tak akan (memilih),” ujar Reza.

Salut! Saya menyatakan setuju dengan pendapat mahasiswa tersebut!
Bagaimana menurut anda?

Referensi terkait:

  1. Kampus Inginkan Kontrak Politik, Kompas, 30 Maret 2008

‘Software Testing’ Harusnya Dilakukan Dari Awal Hingga Akhir Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak

Dalam salah satu komentar balik dalam posting tentang ‘etos kerja yang tinggi‘, saya berjanji mau share ‘benang merah’ dari presentasi saya dalam satu acara yang saya ceritakan disana. Materi yang saya sampaikan waktu itu, sesuai dengan permintaan, adalah tentang UAT (User Acceptance Test). UAT adalah prosedur baku yang biasanya dilakukan untuk menguji perangkat lunak yang dibangun, dan akhirnya setelah melalui proses tertentu, pada akhirnya memberikan pernyataan bahwa perangkat lunak tersebut layak digunakan.

Saya ingin share dan mengingatkan saja (mungkin sebagian besar pembaca sudah mengetahuinya) bahwa

pengujian sebuah perangkat lunak idealnya dilakukan tersebar sejak awal pengembangan sampai menjadi produk yang dinyatakan selesai secara engineering.

Mengapa? Mari kita perhatikan gambar berikut.

softwaretesting_400red.jpg

Grafik sederhana tersebut memperlihatkan bahwa effort relatif yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah perangkat lunak akan membesar luar biasa jika kita biarkan terus. Jika pada saat DEFINITION (menentukan user requirement) kita melakukan pengujian user requirement dengan teliti, maka effort relatifnya adalah 1 (satu). Jika kita biarkan lolos begitu saja sampai tahap development (design, programming), maka effort tersebut bisa bengkak sampai 6 kali lipat. Nah, lebih mengerikan lagi! Jika kita biarkan sebuah software tidak diuji secara serius dan ada kesalahan yang baru disadari setelah release, maka effort relatif yang harus kita lakukan untuk memperbaiki dampaknya bisa mencapai 100 kali lipat. Jadi pilih mana?

UAT biasanya dilakukan setelah proses development selesai. Jika kita mengharapkan manfaat maksimum dari pengembangan software di perusahaan atau organisasi kita, maka sebaiknya jangan hanya mengandalkan proses UAT, tetapi juga meningkatkan pengawasan (pengujian) software pada tahap-tahap sebelumnya.

Diharapkan pada saat proses UAT, tidak ditemukan lagi kelemahan engineering, tapi hanya sedikit perbaikan dari perspektif user dan pengoperasian. Error teknis seharusnya sudah terdeteksi dan diperbaiki pada tahap sebelumnya!

Mudah-mudahan bermanfaat.

Pemerintah Ikut Bertanggungjawab …

Tadinya saya tidak akan menyambung posting saya sebelumnya yang berjudul: ‘Kampanye Cerdik: Menyulap Aib Menjadi Simpati‘, tetapi karena pagi ini tidak sengaja membaca satu berita di detik.com yang berjudul: ‘Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab‘, jadi ingin mengkaitkan dengan posting yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Bukan ingin puas untuk menekan satu pihak tertentu, tetapi hanya ingin memperlihatkan bahwa saya bukan satu-satunya yang melihat itu sebagai kesalahan pemerintah, apalagi yang berbendapat adalah seorang tokoh Jawa Barat juga. Saya juga berharap dengan mengangkat kembali topik ini akan berkontribusi untuk memperkuat semangat perbaikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Berita yang disampaikan oleh detik.com, Minggu, 30 Maret 2008 (posting saya dalam blog ini sehari lebih awal…, he-he-he, hanya mau memperlihatkan bahwa posting pertama saya bukan karena ada pemberitaan tersebut) adalah sebagai berikut:

… disampaikan Ketua Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, Ginanjar Kartasasmita. “Yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah pihak yang merencanakan, pelaksana dan pengawas,” ungkap Ginanjar seusai kunjungannya terhadap dua korban di Rumah Sakit Rajawali, Jl Rajawali, Minggu (30/3/2008). Menurut Ginanjar, pembangunan sekolah harus sesuai dengan aturan yang ada. Bangunan-bangunan sekolah yang ada seharusnya mendapat pengawasan dari dinas terkait. Tanggung jawab membangun sekolah tidak hanya berada di tangan guru-guru atau pihak sekolah tetapi juga dari pemerintah. Dalam hal ini yaitu Dinas Bangunan, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya yang harus melakukan pengawasan. …

Berita lain yang berjudul: ‘Kelas Ambruk, Diduga Ada Korupsi‘ , dalam Pikiran Rakyat Cetak halaman 2, terbitan Minggu, 30 Maret 2008 menyatakan:

Kasus ambruknya ruang kelas SMP Pasundan 9 yang menimpa murid-murid SD Pasundan 3, diduga karena unsur kelalaian dan tidak pidana korupsi ….

Saya kira ada dua hal yang menarik yang bisa kita petik dari kejadian dan pemberitaan tersebut. Pemerintah, pemerintah harus melakukan langkah-langkah serius untuk pengawasan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Terlalu banyak contoh nyata sekolah-sekolah yang hancur karena kualitas bangunan yang sangat rendah. Kedua, sepantasnya pemerintah minta ma’af atas kejadian tersebut, bukannya menjadikan momentum untuk menarik simpati pada kampanye.

.

Referensi terkait:

  1. Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab, http://www.detikbandung.com, 30 Maret 2008
  2. Korupsi Penyebab Robohnya Sekolah, ICW.
  3. Kelas Ambruk, Diduga ada Korupsi, Pikiran Rakyat Cetak, 30 Maret 2008