Usulan Penyelesaian Dilema Kuota Haji Jawa Barat

Untuk sebagian besar orang Indonesia, pergi haji bukanlah urusan sederhana, melainkan suatu perjalanan ibadah yang biasanya dipersiapkan sejak lama sebelum keberangkatan. Begitu ada berita kita akan berangkat, walaupun masih lama dari keberangkatan, satu persatu sesepuh yang masih ada didatangi untuk memohon maaf dan memohon doa. Hal itupun sudah saya lakukan sejak berbulan-bulan yang lalu. Apalagi Depag pernah mengundang sekali saya dan istri dalam satu pertemuan awal calon Jamaah Haji 2008.

Tiba-tiba semua berubah! Mimpi yang dinantikan sejak lama tersebut akhirnya pupus sudah gara-gara terbit sebuah SK Gubernur yang ditanda-tangani oleh seorang gubernur yang sudah akan segera menyerahterimakan jabatannya. Kuota propinsi yang selama ini dianut di Jawa Barat, tiba-tiba diubah secara mendadak menjadi kuota kota/kabupaten. Saya paham betul maksudnya baik, TAPI penerapannya yang cukup mendadak adalah hal yang sangat TIDAK BIJAK.

Ada calon jemaah yang bersyukur, tadinya tidak masuk kuota propinsi jadi masuk kuota kota. Mungkin mereka berucap: Alhamdulillah, saya bisa pergi tahun ini! Sebaliknya, ada calon jemaah yang harus bersabar menunggu tahun depan atau bahkan 2-3 tahun lagi! Saya termasuk kelompok yang harus bersabar menunggu sampai tahun depan. Mereka ini adalah calon jamaah yang sudah lolos kuota propinsi, tapi tidak lolos kuota kota. Mengapa bisa terjadi demikian. Kuota propinsi hanya berdasarkan urutan daftar dalam satu propinsi, sehingga kota-kota kecil yang pendaftarannya belakangan menempati nomor urut akhir dan tidak bisa berangkat. Dengan adanya kuota kota, pendaftar awal tadi akhirnya tidak bisa berangkat karena kuota satu kota dibatasi dengan tegas.

Pada akhirnya, mudahnya saya bisa katakan bahwa sekarang ada dua kubu, yaitu kubu yang diuntungkan dengan terbitnya SK dadakan Gubernur lama, dan satu lagi kubu yang tidak diuntungkan dengan terbitnya SK tersebut. Singkatnya, kubu yang tidak diuntungkan menuntut ke PTUN dan akhirnya beberapa hari lalu, PTUN memenangkan tuntutan mereka. Artinya, secara hukum SK gubernur tersebut batal, sehingga kuota haji Jawa Barat harus kembali ke kuota propinsi.

Namun, urusannya sekarang menjadi tidak sederhana. Karena perjalanan haji sudah dekat, sebagian dari yang diuntungkan sudah melunasi pembayaran dan melakukan berbagai persiapan. Begitu mendengar hasil PTUN, sebagian dari mereka langsung DEMO! Sementara, kubu yang menuntut ke PTUN menuntut agar keputusan PTUN segera dilaksanakan. Gubernur baru sekarang sedang pusing tujuh keliling!

Harusnya, saya termasuk yang berbahagia mendengar keputusan PTUN. Namun, pergi haji dengan menyadari bahwa ada saudara-saudara kita yang sudah melakukan persiapan untuk pergi dan mereka harus batal pergi, bukanlah perjalanan ibadah yang nikmat. Secara pribadi, saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang dirugikan dengan SK Gubernur tersebut agar merelakan SK tersebut diberlakukan. Kita cukupkan kepuasan kita dengan hasil PTUN yang menyatakan SK tersebut salah! Biarkan saudara-saudara kita yang sudah melakukan persiapan untuk pergi supaya bisa pergi dengan tenang.

Jika tidak ada yang mengalah, apapun keputusan akhirnya, pasti ada yang dikecewakan! Mereka yang diuntungkan dengan SK tersebut tidak bersalah! Mereka hanya diuntungkan dengan keadaan, lalu mengucap syukur dan bersiap untuk segera pergi ke tanah suci. Saya yakin kerelaan kita memberikan kursi kita kepada mereka akan mendapat imbalan pahala yang luar biasa dari Allah SWT.

Iklan

11 thoughts on “Usulan Penyelesaian Dilema Kuota Haji Jawa Barat

  1. Mmm.. Saya kira tadinya SK itu adalah SK Gubernur baru.. 🙂
    Mudah2an dapat jalan keluar yang terbaik.
    Allah yang Maha Mengatur, jadi harap bersabar ya pak..

    Dalam pandangan saya, SK tidak boleh mendadak, apalagi menyangkut keberangkatan haji. Setidaknya ada 1 tahun jeda hingga pemberlakuannya.

    Depag dari dulu kok gak berubah ya?
    Dikasih proyek haji tiap tahun bukannya tapi pinter tapi malah minterin 🙂

  2. “Saya yakin kerelaan kita memberikan kursi kita kepada mereka akan mendapat imbalan pahala yang luar biasa dari Allah SWT.”

    Luar biasa dalam artian mungkin melebihi dari pahala haji itu sendiri. Sering terpikirkan juga andai setahun saja orang Indonesia “puasa” tidak naik haji dan merelakan uangnya untuk sesuatu yang bisa berguna buat negara ini, bisa jadi pahalanya juga sangat besar. Cuma berandai-andai 🙂

  3. ternyata dimensi dari tindakan seorang pemimpin itu sangat luas ya. kesempatan belajar buat kita semua; menyelami dan menyadari keluasan wawasan dan kebijaksanaan seorang pemimpin disamping keberanian dan ketegasan dalam bersikap.
    yang terpenting, semoga semua pihak belajar. kita adalah bangsa yang baru belajar lagi hidup bersama sebagai satu tim. belajar lagi tentang hidup berjamaah.

  4. salam, tdk ada yang salah dng sk gbernur, krn itu sdh sesuai dngan aturan kuota saudi 1000:1, kalau saja semua gubernur paham aturan tersebut. “kasus” ini diperkeruh oleh “oknum” penyelenggara kbih – khususnya kbih dari bekasi, yang “mengajarkan” jamaah calon haji (jch) untuk ber ktp “aspal” dengan cara membuat ktp bekasi padahal penduduk luar bekasi, dan ini akhirnya “menyedot” hak kab. kota lainnya di jawa barat. hal ini pernah diinformasikan dengan bukti nyata bahwa sekian ribu jamaah haji bekasi beralamat “sama – sama pisan” kota bekasi, pdhl dari sekitar bekasi (jakarta depok, dstrnya), tujuannya…. agar bpih bisa “dapat” bimbingan banyak dan usaha perbimbingan haji jadi “laku”.
    ingaat ustadz ba’asir (yg dr solo itu) pernah dipenjarakan hanya karena “memalsukan ktp” di indonesia memalsukan ktp adalah tindak pidana yang bisa dipenjara, masak sikh mau berhaji pake berbuat salah dulu. (terus terang saya juga pernah hampir “terjerumus ” ikut2an nurutin saran kbih untuk membuat ktp “aspal” agar saya dapat di “percepat” berangkat haji karena masuk kedaerah “lega” tapi Alhamdulillah Allah masih membimbing hambanya agar tdk ngikuti tren be “ktp” palsu untuk dapat kuota haji denngan cepat, Maaf dan maaf, Wasaalam

  5. aSSLM MU ALAIKUM, menurut saya kebijakan SK gubernur, adalah kebijakan yg senang mengeneralisasi masalah, masalah utama adalah masalah pemalsuan KTP, mengapa yg diotak atik adalah masalah kuota haji…?

    Yang harus dibereskan adalah masalah kependudukan, bgmn caranya ktp tidak bisa dipalsukan, bukan masalah kuota,

    SAya tidak bermasalah dgn SK gubernur mau kota atau provinsi kalau memang aturannya bukan hanya berdasr jumlah penduduk tetapi juga dipertimbangkan dgn pendapatan perkapita.misalnya

    Let say ada kota yg penduduknya bisa berhaji krn perkapitanya besar tapi penduduknya sedikit harus menunggu 2-3 tahun, sedangkan ada kota yg banyak penduduknya tapi pendapatan perkapitanya relatif kecil, kuotanya kosong melompong..?
    contoh 1000:1
    kota X yg mampu dan mau pergi 200.000, penduduk cuma 8000.000.kuota hanya 8000, mau dikemanakn yg 182.000,
    kota Y yng mampu berhaji 4000, tetapi penduduk nya banyak karena luas wlayah adalah 10.000.000 maka kuota menjadi 10.000, berarti 2000 kosong,

    Saya termasuk orng yang kena tunda satu tahun. pengalaman saya di bank syariah mandiri tmpt saya menabung ternyata orang kabupaten yg akhirnya bisa masuk karena tedorong sk, hampir 50% membatalkan diri, karena sebenarnya mereka menabung haji untuk tahun depan… mungkin uangnya baru ada tahun depan….

    Tetapi memang…itulah indonesia,

    Sya hanya bisa ikhlas, krena berkeyakinan, sebenarnya haji itu panggilan dari yang di Atas, kalo memang sudah dipanggil pasti bisa kesana, kalo belum kita tunggu giliran…

    Cuma pertanyaannya apakah harus dengan cara ini kita tertunda…?
    Wassalaam

  6. Biasalah kalo sudah dalam kondisi dilematis Penguasa akan mencari kambing hitam….sekarang kambing hitamnya Pemalsuan KTP. Kalo memang ada pemalsuan KTP dan sudah diketahui oleh berbagai fihak/instansi sejak bertahun-tahun lalu, kenapa dibiarkan ? Mana penegakan hukumnya, ini kan pasti melibatkan birokrasi pemerintahan level bawah, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dll.

  7. Yang dipermasalahkan Calhaj dan dikabulkan di PTUN adalah “keabsahan” penandatangan SK oleh Gubernur Jabar yg pada saat ini dalam status Cuti (Padahal pada sebelum penandatangan juga sudah kalah Pilkada). Imbasnya sangat besar, bisa selain ‘penundaan’ pelunasan & keberangkatan 6000an Calhaj Bekasi dan 1000an Calhaj Depok, juga menyebabkan disharmoni pada level masyarakat kabupaten/kota di Jabar.

  8. Saya, istri n Ortu adalah orang bekasi yang senasib dengan anda. Saya juga pernah ikit demo ke Gedung Sate. Pada saat demo di Depag Pusat, dirjen dan dir dir haji yang lain dengan tegas berjanji akan memberikan sisa kuota ke ke bekasi agar semuanya dapat brangkat. APA LACUR ternyata semua mereka itu pembohong berpeci karena Sisa kuota reguler 2008 seluruhnya (3000 porsi) malah di alihkan ke ONH Plus / Haji Khusus. dengan alasan pondokan untuk reguler tidak berhasil didapat.
    Menurut Angota DPR Komisi 8 FPKS yang membidangi haji (baca Republika Rabu, 8 Okt 2008) dilaporkan bahwa adaya masalah pondokan yang baru mencapai 90% dikarenakan kesalahan Depag sendiri yang lambat dalam mencari pondokan. padahal ada pondokan yang bisa disewa walau sedikit lebih mahal tapi Depag tidak mau ambil, padahal bisa menggunakan dana cadangan calhaj yang masih mengendap bertahun-tahun. SEMOGA ALLAH SWT MENUNJUKAN KEKUASAANNYA KEPADA MANUSIA-MANUSIA YANG TELAH MENDZALIMI CAL HAJ BEKASI. Tidak mustahil 1 dari 5000 jamaah haji di ijabah doa dan keluhannya. Amin Amin Amin

    SEMOGA ALLAH SWT memberi hikmah yang lebih baik kepada korban kuota haji jabar. Amin.

    Salut kepada saudara-saudara Calhaj dari Bekasi yang telah berjuang melalui PTUN untuk menuntut hak dan kebenaran. Apapun situasi akhirnya marilah kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Saya yakin ada rahasia yang baru kita sadari di belakang hari sebagai hikmah dari penundaan keberangkatan kita.

  9. Judul berita : Gubernur Jawa Barat Malu Kisruh Soal Haji
    source: http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/08/19/brk,20080819-131505,id.html

    Ass Wr Wb.

    Mudah2an ada pa Gubernur atau staff terkait yang membaca usulan saya.

    Permasalahan SK Guberner tentang kuota kota dan kabupaten adalah pemilihan dasar penetapan quota kota/kabupaten.
    Dasar yang dipergunakan adalah satuan penduduk muslim pada kota/kabupaten.
    Ini adalah kesalahan besar ! dan merupakan suatu bentuk kezaliman karena tidak lagi memperhatikan antrian yang sudah terjadi.

    Menurut pendapat saya dasar pembagiannya adalah demand/antrian per kota/kabupaten yang sudah ada berdasarkan waktu bayar/pendaftaran. Sehingga antrian tersebut bisa terselesaikan dengan pasti.

    Sebagai contoh :

    Antrian yang sudah membayar

    Bekasi : 6000 orang
    Kab Bekasi : 4000 orang
    Cianjur : 2000 orang
    Karawang : 2000 orang
    Bandung : 7000 orang
    Kab Bandung: 4000 orang

    Total antrian kota/kab misalkan 50.000 orang

    Misalkan quota propinsi jawa barat: 10.000 orang

    Maka quota per kota/kabupaten akan menjadi

    Bekasi :6000/50000*10000=1200
    Kab Bekasi :4000/50000*10000= 800
    Cianjur :2000/50000*10000= 400
    Karawang :2000/50000*10000= 400
    Bandung :7000/50000*10000=1400
    Kab Bandung:4000/50000*10000= 800

    Jadi tidak ada yang di zalimi , dan berlaku siapa yang mendaftar/bayar dahulu akan berangkat lebih dahulu.
    Juga menghindari permasalahan “penduduk asli”, dikarenakan pembuatan KTP dan KK aspal.

    Jadi pa Gubernur, tidak cukup dengan sekedar malu. Jikalau SK bapak mengakibatkan permasalahan, ya mohon diatasi dengan bantuan para ahli/pakar disekeliling bapak.

    Sistem yang saya ajukan ini menurut hemat saya, bisa diterapkan secara nasional.

    wassalam

    zon

  10. 1. Antrian yang sudah membayar BPIH setiap detik selalu berubah naik, untuk itu batasi tanggal, jam-nya penyetoran BPHI untuk pembaginya.
    2. Rumus kuota yang disulkan pak Zon, udah benar, saya setuju 100%
    3. Yang menjadi sering jadi masalah adalah pelaksana aturan (orang pelakunya) yang menyebabkan menjalankan aturan tidak sesuai, yang mengakibatkan tidak adil. Ributnya suatu masyarakat adalah ketidakadilan. Contoh jika didasarkan pada pelunasan BPIH saja, ada peluang pemodal raksasa melunasi BPIH atas nama tertentu dengan banyak, setelah itu bisa dijual-belikan kepada siapa saja calhaj yang sebenarnya ia belum melunasi BPIH, dengan cara merekasaya KTP/Identitas CALHAJ dengan mudah ia menjadi lebih cepat mendapatkan keberangkatan haji dibanding dengan ngantri dengan jujur tanpa koneksi apapun. Inilah di Indonesia yang masih terjadi, disamping kasus lain yang saya belum tahu, wassalam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s