Kemiskinan di Kabupaten Bandung Dilihat dari Kacamata UMR

Pak Dimitri, sahabat saya, salah satu dosen di STEI ITB telah melakukan terobosan dalam cara pengajaran dan mata kuliah PROBABILITAS dan STATISTIK. Mata kuliah yang bisasanya membosankan ini telah disulap oleh Pak Dimitri menjadi mata kuliah yang lebih menyenangkan dan applicable. Mahasiswa diberi tugas untuk menerapkan apa yang telah diperroleh di kelas untuk memotret problem nyata di masyarakat.  Selain lebih memahami penerapan Ilmu PROBABILITAS dan STATISTIK, juga melengkapi sisi kepedulian sosial setiap mahasiswa.  Inilah salah satu hasilnya.

Kemiskinan di Kabupaten Bandung Dilihat dari Kacamata UMR

Salah satu program pemerintah adalah mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan suatu standard kemiskinan. Akan tetapi, standard garis kemiskinan BPS sebesar Rp 182.636,00 per kapita per bulan tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini.

Sebagai contoh, untuk 2 kali makan sehari minimal Rp 6.000,00. Berarti biaya untuk kebutuhan pangan sebesar Rp 180.000,00 per bulan. Itu pun belum termasuk alokasi pendidikan, kesehatan, tampat tinggal dan lain sebagainya. Standard kemiskinan Indonesia lebih rendah dari standard Internasional. Padahal harga barang di Indonesia relatif tidak jauh berbeda dari harga di negara lain. Sebagai contoh harga bensin di Indonesia ternyata hampir sama dengan di Amerika Serikat (US$ 0,5/liter) dan lebih mahal dari beberapa negara lainnya seperti Brunei, Mesir, Iran, dan Turkmenistan. Sangat tidak realistis kriteria pemerintah yang menetapkan penghasilan Rp 182.636 perbulan sebagai penduduk miskin. Penduduk miskin seharusnya adalah penduduk berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) karena pemerintah telah memiliki sistem UMR ini sebagai standard untuk bertahan hidup dengan layak.

Mengapa UMR yang dijadikan standard kesejahteraan? Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan.

Jadi penggunaan UMR sebagai standard hidup layak cenderung lebih mencerminkan kebutuhan minimum penduduk di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut, mari kita tinjau kembali pencapaian pemerintah dengan menganalisis kemiskinan di Kabupaten Bandung dilihat dari kacamata UMR. Gubernur Jawa Barat menetapkan UMR Kabupaten Bandung sebesar Rp. 895.980,00. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, pendapatan per kapita Kabupaten Bandung Rp 7.605.367,00 per tahun atau sama dengan Rp 633.780,00 per bulan. Secara umum, dengan membandingkan pendapatan per kapita Kabupaten Bandung sebesar Rp 633.780,00, dengan UMR Kabupaten Bandung sebesar Rp. 895.980,00, masyarakat Kabupaten Bandung cenderung belum hidup dengan layak. Hal menarik lain yang didapat berdasarkan hasil survey adalah keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan masyarakat.

Dari hasil survey yang kami lakukan, di Desa Sariwangi, dengan confidence level 95%, didapat fakta bahwa 83% penduduk desa nanjung memiliki pendidikan maksimum SD – SMP. Sedangkan di Desa Nanjung, dengan confidence level 95% pula, didapat fakta bahwa 74% penduduk Desa Nanjung memiliki pendidikan maksimum antara SD – SMP. Sebanyak 51% warga memiliki penghasilan di bawah UMR dan memiliki pendidikan maksimum SMP dan sekitar 76% dari masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR berpendidikan maksimum antara SD –SMP. Fakta yang perlu kita cermati adalah tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut cenderung rendah dan sebagaian besar dari masyarakat berpendidikan rendah tersebut memiliki pendapatan di bawah UMR.

Hal menarik ini memperkuat anggapan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Lalu, mengapa masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah? Dari hasil wawancara dengan penduduk setempat, didapat fakta yang mengejutkan di tengah bergulirnya program pemerintah yang tengah gencar meningkatkan pelayanan pendidikan kepada raktyat. Fakta tersebut adalah biaya pendidikan masih dianggap masih mahal, walaupun setelah alokasi pemerintah untuk bidang pendidikan telah ditingkatkan.

Fakta lain adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari opini masyarakat bahwa asal bisa cepat bekerja, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jika masalah pendidikan ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Keluarga miskin akan menghasilkan generasi penerus yang “miskin” dan begitu seterusnya sehingga menjadi “lingkaran setan” yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, perlu terjadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah dan sikap pro aktif masyarakat menanggapi masalah pendidikan ini. Memang hasil yang diharapkan tidak bisa didapat dalam waktu yang singkat, namun paling tidak akan muncul harapan generasi yang akan datang akan berkesempatan untuk hidup dengan layak.

Oleh:

Pulung Sombonuryo 13207133 Fakultas Teknik Elektro Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Email : nu.ryo.89@gmail.com

6 thoughts on “Kemiskinan di Kabupaten Bandung Dilihat dari Kacamata UMR

  1. Assalamualikum Wr. Wb.

    Terima kasih Pak Arry atas dimuatnya artikel ini.

    Di sini kita bisa lihat bahwa kemiskinana juga dipengaruhi kepedulian masyarakatnya terhadap pendidikan.
    Percuma saja program pemerintah bergulir bila masyarakat yang diperjuangkan bersikap tidak peduli.

    Mudah-mudahan bermanfaat.

  2. Pendidikan dan kemiskinan berdasarkan UMR.
    Berarti guru honorer yang penghasilannya jauh di bawah UMR termasuk miskin dong?
    Jah, yang ngajar orang miskin, yang belajar diharapkan jadi kaya, makan ati juga. Haha.

  3. Dengan penghasilan dibawah standar, bagaimana bisa mengenyam pendidikan bagus. Untuk bisa makam cukup aj udah bersyukur. Dan itu tdk hanya di Bandung aj bang, yg ibaratnya masuk daerah perkotaan. Coba tengok daerah lain seperti daerah saya Solo, lebih parah bang. Andainya anak2 sekolah itupun dari hasil sampingan yg tdk ad campur tangan pemerintah. Jadi sama aj, ad pemerintah atau tdk, kita tdk butuh. Lihat aja setiap pajak yg kita berikan ternyata hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s