Hati-Hati Memilih Cawalkot Bandung!

Informasi ini adalah kutipan dari forumbandung di detik.com yang juga sudah dipostingkan juga di Blog BandungIndependen. Semoga informasi ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang para calon walikota Bandung 2008-2013. Bagaimana anda menyikapinya, itu adalah hak anda sepenuhnya.

LP3I
JAKARTA
LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

Nomor : 020/LP 3 I/LAPDU/1/2008
Sifat : Terbatas
Lampiran : Berkas BPK RI Bandung
Perihal : Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kota Bandung

Kepada Yth.
Ketua Pemberantasan Korupsi / KPK
Jl. HR. RASUNA SAID KAV C – 1
JAKARTA 12920

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA/ LP 3 I berdasarkan laporan masyarakat Hasil Advokasi dilapangan serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan BPK RI pada TA 2004 – 2005 dan 2006 atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Bandung, banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBD namun hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum baik melalui Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Bukan karena tidak ada gerakan dan upaya dari masyarakat, mahasiswa ataupun LSM namun hasil wawancara dengan seorang Jaksa mengatakan bahwa tak mungkin mereka melakukan Operasi penegakan hukum yang menyangkut Walikota Bandung sesuai dengan arahan pimpinannya.

Penyimpangan yang terjadi pada pemkot Bandung dapat kami laporkan sebagi berikut :

I. APBD TAHUN ANGGARAN 2004

a. Penyimpangan TA 2004 sebesar Rp. 45.660.186.708.89 dari realisasi sebesar Rp. 294.959.571.992.50 yang terdiri dari kekurangan penerimaan sebesar Rp. 689.011.724.89 dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 44.971.176.983.00

b. Penyimpangan s/d Agustus 2005 sebsar Rp. 73.861.465.673.19 dari realisasi sebesar Rp. 606.579.537.986.00 terdiri dari kerugian ril Rp. 500.000.000.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 26.292.968.714.00 serta kurangnya penerimaan sebesar Rp. 47.068.496.959.19

II. APBD TAHUN ANGGARAN 2005
BPKRI dengan Audit No. 18/S/XIV.II-XIV.II.2/07/2006 TGL 27 Juli 2006 telah menemukan berbagai penyimpangan yang sangat tinggi dalam realisasi dana APBD Kota Bandung seperti antara lain :

a. Realisasi Dana Tak Tersangka untuk Korban Bencana Alam TPA Sampah Leuwi Gajah sebesar Rp. 29.405.989.856.00 ternyata tidak disalurkan kepada yang berhak.

b. Pembebanan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.952.000.000.00 dan Belanja Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp. 12.887.775.469.00 atau seluruhnya sebesar Rp. 15.839.775.469.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku/telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku

c. Pembayaran dari PT. Askes kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung sebesar Rp. 6.689.278.045.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku atau telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

III. APBD TAHUN ANGGARAN 2006

a. BPK RI dengan Audit No.52B/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan berbagai penyimpangan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan telah merugikan keuangan daerah yaitu :

  1. Bantuan kepada Parpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 565.000.000.00
  2. Realisasi Perjalanan Dinas Luar daerah pada Sekertaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 175.440.000.00
  3. Pembayaran Atas Kegiatan Penyusunan Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 46.882.500.00
  4. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) TA 2006 Pada Bapppeda melebihi harga wajar (mark up) sebesar Rp. 163.927.000.00
  5. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Bandung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melebihi standar harga sebesar Rp. 16.760.000.00
  6. Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak sesuai dengan Kontrak sebesar Rp. 36.372.461.47
  7. Kelebihan pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Gordeng (mark up) Pada Dinas Pariwisata Kota Bandung sebesar Rp. 18.126.977.00
  8. Pembayaran Biaya Tenaga Personil untuk kegiatan penilaian Asset Pemerintah Kota Bandung (mark up) sebesar Rp. 66.000.000

b. Audit BPK RI No. 52 C/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah yaitu :

  1. Sisa UUDP TA 2006 dari 27 SKPD sebesar Rp. 501.314.583.00 Terlambat di setor ke Kas Daerah
  2. Terdapat 61 SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ sebesar Rp.43.732.851.236.00 dan SPJ sebesar Rp. 90.916.461.347.60 s/d 14 Mei 2007 belum disahkan. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Walikota Kepada DPRD dilaporkan semuanya sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan benar
  3. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sekertaris Daerah TA 2006 untuk Bantuan Operasional Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 18.871.082.147.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Penganggaran Belanja bantuan untuk Biaya Pelayanan Publik PD Kebersihan TA 2006 sebesar Rp. 32.620.000.000.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  5. Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.238.589.000.00 tidak/belum lengkap
  6. Realisasi Belanja Bantuan Untuk Instansi Vertikal TA 2006 sebesar Rp. 2.222.991.500.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TAMBAHAN KETERANGAN

LSM LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN DAN SOSIAL JAWA BARAT Ketua Sdr. Zulkarnaen, Pada Tahun 2006 sudah melaporkan kasus penyimpangan Dana BOP oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sdr. Edy Siswadi ( sekarang menjabat Sekda Kota Bandung ) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.25.000.000.000.00 dilampiri oleh bukti-bukti otentik serta peryataan dari 14 Kepala Sekolah SD dan SMP se Kota Bandung bahwa mereka tidak menerima dana BOS dan siap dijadikan saksi. Kemudian Tim Kejati Jabar melakukan pemeriksaan oleh Jaksa sdr. Agus Istiqlal, SH hanya kepada orang-orang tertentu dan kasus tersebut hingga saat ini tidak tahu rimbanya. Sedangkan Jaksa Agus Istiqlal dimutasikan ke Pusdiklat Kejagung RI. Pelapor Zulkarnaen di intimidasi mau dibakar rumahnya serta diteror setiap malam untuk tidak terus melaporkan kasus tersebut, kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Penyimpangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung kemudian bertambah dengan temuan adanya dana pencairan CEK Bendaharawan Dinas Pendidikan oleh sdr. Edy Siswadi, Kepala Dinas Pendidikan atas CEK No. c 545254 dan c 545255 tgl 20 Januari 2006 dari Bank Jabar Cabang Tamansari Kota Bandung yang menurut BPK tidak ada pertanggungjawabannya. Sehingga total Dana BOP/BOS yang telah disalahgunakan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp. 35,5 Milyar. Masalah tersebut hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya terutama dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

  1. Masalah Dana Bencana Alam TPA Leuwi Gajah dana yang dialokasikan oleh Kota Bandung sebesar Rp. 29.445.989.856 belum termasuk Dana APBD TKI Propinsi Jabar kurang lebih sebesar Rp. 56.000.000.000.00 juga belum termasuk alokasi dari APBD Kabupaten Bandung, belum termasuk bunga Bank. Merupakan kasus yang sangat tinggi karena dana Bencana Alam tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya ( Hasil Pemeriksaan BPK RI), namun semua tidak dapat tersentuh oleh hukum. Data Dana Bencana Alam Leuwi Gajah dapat dilihat dalam APBD Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (terlampir)
  2. Penyimpangan Dana APBD Kota Bandung TA 2006 BPK RI menemukan adanya kucuran dana kepada instansi Vertikal seperti Kodam, Korem, Kodim, Satgas, Intel, Kepolisian, Kejaksaan, Ibu-ibu Kejaksaan, dsb menunjukan organisasi Muspida dan Bakorinda masih berjalan sekalipun kedua organisasi tersebut sudah di bubarkan, dipihak lain instansi Vertikal tersebut memiliki anggaran masing-masing, dana yang diberikan tersebut adalah uang rakyat.
  3. Penyimpangan Keuangan daerah Kota Bandung dalam APBD TA 2004, 2005 dan 2006 sangat tinggi dapat dilihat pada Audit BPK (terlampir)

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit BPKRI tersebut dapat diketahui bahwa penyimpangan yang terjadi adalah :

  1. Ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku yang seharusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan barang dan/atau jasa
  2. Tidak adanya pengawasan dari atasan satuan unit kerja, sehingga pelaksana tugas lalai melakukan yang seharusnya dilakukan seperti membuat SPJ
  3. Tidak berfungsinya Legislatif selaku pengawas jalannya roda pemerintahan serta keuangan APBD yang berasal dari rakyat

HasilPemeriksaan BPKRI telah menemukan :

  1. Perbuatan tersebut telah melawan ketentuan yang berlaku/melawan hukum
  2. Timbulnya Kerugian ril keuangan Negara/daerah
  3. Potensi merugikan keuangan Negara/daerah
  4. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang seperti menggunakan anggaran bukan kepada peruntukannya dsb.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon KPK segera melakukan penyidikan atas kasus tersebut yang sudah jelas aparat penegak hukum didaerah tidak mampu menyikapinya karena berbagai kendala yang terjadi, antara lain sebagaimana disampaikan ole seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat seperti tersebut pada mukadimah diatas.

Demikian Surat Kami sampaikan disertai permohonan untuk memperhatikan hak kami sebagaimana dijamin oleh pasal 41 ayat (2) sub d UU No 31 Tahun 1999 bahwa maksimal 30 hari kami sudah harus memperoleh jawaban dari penegak hukum yang menerima laporan pengaduan tindak pidana korupsi.

Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih

Jakarta, 22 Januari 2008
LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

UKIN HADI HUDAYA
KETUA HARIAN

Tembusan Kepada Yth :
1. Presiden RI
2. MenkomPol Hukam RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri PAN RI
5. Kapolri
6. Jaksa Agung RI
7. Ketua Komisi III DPR RI
8. BPK RI Pusat Jakarta
9. BPK RI Perwakilan Bandung
10. Kapolda Jawa Barat – Bandung
11. Kejati Jawa Barat – Bandung
12. Ketua MAPPI – FHUI – Depok
13. Arsip

Semuanya saya pasrahkan kepada Yang Maha Mengetahui

Sejak dukungan kami hilang sekitar 4.000 dari jumlah awal yang kami setorkan ke KPU (73.000 pada saat penyerahan, disertai bukti tanda terima, dan hanya 69.000 dukungan yang dianggap disetorkan); lalu dipangkas 16.000 oleh KPU tanpa penjelasan yang memuaskan, kami dianggap tidak lolos tahap verifikasi.

Demi menegakkan kebenaran dan memperlihatkan kebrengsekan sistem di negeri ini, kami menempuh jalur hukum untuk memohon keadilan. Setelah dipingpong antara PTUN dan PN, akhirnya, setelah 3 kali tahap mediasi, hari Senin, 21 Juli kemarin, PTUN Bandung menyatakan siap menyidangkan gugatan kami kepada KPU Bandung. Sebagai konsekuensi diterimanya gugatan kami, seharusnya proses Pilwalkot berhenti sampai ada keputusan atau ketetapan hukum yang mengikat. Demi hukum, beranikah PTUN meminta supaya proses Pilwalkot Bandung untuk dihentikan? Di sisi lain, kelihatannya, KPU tidak menghormati proses tersebut (tidak perduli hak kami). Proses Pilwalkot Bandung tampaknya berjalan terus. Sidang pertama baru akan digelar Senin, 28 Juli 2008; sementara pada saat tersebut, masa kampanye sudah setengah jalan. 

Apa makna semua ini ??? Kami ibarat pemain cadangan yang mungkin tidak akan pernah diturunkan ke lapangan, atau mungkin diturunkan ke lapangan pada menit terakhir pertandingan hanya untuk memuaskan penonton!

Dimana keadilan di negeri ini?

Bagi saya, andai Tuhan mentakdirkan saya tetap tidak lolos, secara pribadi, tak ada kesedihan yang berarti buat saya, karena saya tidak mengejar apapun dari pencalonan ini. Saya hanya menawarkan diri untuk berbakti kepada masyarakat kota Bandung, dan kalau itu tidak bisa terjadi karena alasan apapun, saya tinggal kembali kepada rutinitas saya sebelumnya. Insya Allah, saya juga bisa kembali ke kenyamanan saya, bisa kembali ke kehangatan keluarga yang selama ini saya jalani, bisa kembali memperhatikan orang tua yang sudah mulai bertambah usianya….

Namun, ada satu hal yang tetap mengganjal dalam hati kecil saya. Betapa banyak orang yang akan kecewa andai semua perjuangan ini harus berhenti. Sebagian dari simpatisan kami adalah orang-orang yang menaruh harapan besar akan perubahan kota Bandung. Mereka selama ini berjuang bersama-sama tanpa pamrih.

Allah Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa, ….. Kita pasrahkan saja kepadaNya.

Ya, Allah jika mereka (yang men-dzalimi kami) benar-benar mendzalimi kami dengan sengaja, demi kebaikan bangsa ini, semoga mereka diberikan balasan yang lebih berat dari yang mereka perbuat. Namun, jika karena keterbatasan kami, ternyata kami tidak bisa memahami kebaikan mereka, angkatlah derajat mereka dan maafkanlah kami karena ketidaktahuan kami. Allah maha mendengar, maha mengampuni, dan maha mengabulkan doa orang-orang yang di-dzalimi.

salah seorang polisi yang mengawal kami sedang membantu
memasangkan ikat kepala kepada seorang simpatisan kami

Simpatisan kami turut mengantar kami ke PTUN

Merenungkan makna kemenangan GOLPUT

Dalam beberapa Pilkada di negeri ini, pemilihan telah dimenangkan oleh Golput. Apa maknanya? Artinya lebih banyak masyarakat yang tidak peduli atau sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan keadaan, atau juga, semua calon yang ada tidak ada yang diminati oleh masyarakat pemilihnya. Celakanya, fenomena kemenangan Golput ini makin lama makin telak saja rupanya.

Apa jadinya suatu daerah yang dipimpin oleh pimpinan yang tidak diinginkan oleh rakyatnya?

Suatu komunitas atau masyarakat hanya bisa maju kalau pimpinannya disukai, dihormati, bahkan idealnya dicintai oleh masyarakatnya. Sehingga program apapun yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Aturan yang berlaku di negeri ini saat ini, jika pemenang tidak mencapai angka 30% dari pemilih yang tidak Golput, maka ada putaran kedua. Saya pikir, mengapa tidak membuat aturan sebagai berikut:

Jika Golput lebih besar dari pemenang, maka harus dilakukan pencalonan ulang! Lalu masuk ke putaran kedua dengan calon yang mungkin berbeda. Rasanya lebih bisa mengakomodasikan keinginan masyarakat pemilihnya.

Bagaimana menurut anda???

Apa yang paling menyebalkan dari angkot Bandung? [1]

Q: Apa yang paling menyebalkan dari angkot Bandung?

A: Ketika saya nyetir mobil di belakang angkot dan segera akan belok kiri; ternyata angkot berhenti menurunkan beberapa penumpang persis di ujung belokan sehingga kita terhalangi; lalu dengan ngedumel kita berusaha belok kanan mau mendahului angkot yang berhenti lama tersebut; pada saat dengan susah payah kita sudah bisa mendahului angkot tersebut dan akan belok kiri, angkot tersebut maju menghalangi jalan kita ke kiri dan melambaikan tangan kepada kita. Grrrrrrr….. wck…. wck….

Taipei lebih hijau dari KL, apalagi dibandingkan Bandung

Menyusul posting saya sebelumnya yang berjudul “KL jauh lebih hijau dari Bandung“, saya ingin mengajak membandingkan lagi dengan kota/negara pusat elektronik yang ternyata jauh lebih hijau lagi. Tidak percaya? Silakan lihat foto berikut.

Luar biasa memang. Sebelumnya, mengetahui Taiwan sebagai salah satu pusat produksi elektronik dunia, saya menduga negara tersebut tidaklah hijau seperti ini, ternyata diluar dugaan…..

Foto ini saya ambil tahun 2006 dari puncak Taipei-101 Building (gedung tertinggi di dunia). Walaupun di area bangunan hampir tidak terlihat hijau pepohonan, tapi silakan perhatikan bukit-bukit di bagian kota yang betul-betul dipertahankan masih hijau. Cukup banyak terowongan jalan yang menembus bukit-bukit tersebut.

Jangan coba-coba anda bandingkan dengan kota Bandung deh!

Nah ini adalah foto 101 Building yang di-claim sebagai gedung tertinggi di dunia. Dari puncak gedung inilah saya mengambil foto di atas. Silakan cek di URL berikut untuk melihat daftar gedung tertinggi di dunia. Beberapa gedung akan lebih tinggi dari 101 Building, tapi sebagian masih dalam tahap pembangunan (belum selesai dibangun). Gedung canggih ini dilengkapi suatu bandul logam dipuncaknya untuk mengantisipasi gempa. Info selengkapnya bisa dilihat di wikipedia.

Sudah pantaskah Bandung disebut kota yang Agamis?

Pernyataan berikut saya kutip dari situs “www.dada-rosada.com”:

Dr. Miftah Faridl (Ulama): Keberhasilan Kang Dada selaku Walikota adalah membangun komunikasi antara ulama-umara dan menjadikan sebagai “Kota Agamis”, ini berdampak pada masa depan masyarakat Kota Bandung. (DRC team)

Benarkan Bandung sudah menjadi kota yang agamis?

Menurut saya masih terlalu banyak perilaku masyarakat yang jauh dari ketertiban, masih banyak sopir angkot yang nyetir seenaknya, masih banyak orang tidak (atau terpaksa tidak) shalat jumat karena sibuk bekerja, masih banyak perilaku aparat yang korup, masih banyak kedzaliman di kota ini, masih banyak intimidasi untuk mendukung penguasa. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang masih jauh dari perilaku agamis.

Punten Pak Miftah kalau saya kurang sependapat. Terlalu banyak bukti di maysarakat yang tidak sejalan dengan predikat kota yang agamis.

Bagaimana menurut anda???

Perlukah Ruang Gerak Sepeda Motor Dibatasi??? [updated]

Perhatikan perilaku pengendara sepeda motor dalam 2 foto di bawah ini. Foto tersebut saya ambil tadi pagi dalam perjalanan. Pada prakteknya, banyak perilaku pengendara sepeda motor yang lebih berani (baca: mengganggu) dari apa yang kita lihat dalam foto tersebut.

Perilaku pengendara tersebut mempunyai beberapa dampak negatif sebagai berikut:

  • Sangat berpeluang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan mobil, cenderung mobil yang selalu disalahkan, padahal bisa anda bayangkan dalam kondisi seperti foto di atas, siapa yang sebenarnya bersalah jika sepeda motor bersenggolan dengan mobil di arah yang berlawanan??
  • Cenderung menciptakan kesemrawutan dan kemacetan.
  • Secara tidak langsung membiarkan pengendara kendaraan bermotor bahwa di Bandung tidak ada peraturan atau etika berlalu-lintas yang harus dipatuhi. Perilaku ini bisa merambat kemana-mana karena akhirnya melekat pada diri pengendara tersebut.

Cina mengambil langkah berani dengan melarang penggunaan sepeda motor di kota-kota besar Cina. Saya kira, contoh tersebut kurang bijak jika diterapkan di Bandung, apalagi sepeda motor sekarang menjadi solusi murah untuk bepergian. Namun demikian, menurut saya, keadaan tersebut tidak dapat dibiarkan.

Saya coba melempar ide untuk membatasi ruang gerak sepeda motor di Bandung, misalnya kita sediakan garis batas untuk sepeda motor di jalur kiri, atau tidak boleh menyusul dari sisi kanan kecuali untuk melalui kendaraan lain yang sedang berhenti, dan hal-hal lain yang sejenis.

Bagaimana menurut anda???

[ U P D A T E ]

Supaya tambah seru fotonya, saya tambahkan dua foto berikut.

Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Sumbernya

Perhatikan foto di bawah ini. Foto tersebut adalah tumpukan sampah di Simpang Dago, salah satu jalan utama di kota Bandung. Entah mengapa, walikota Bandung saat ini lebih memilih mengangkut semua sampah dan rencananya akan diolah menjadi listrik di daerah pemukiman.

Sampah organik adalah salah satu komponen sampah terbesar, dan sumber utamanya adalah rumah tangga dan pasar tradisional. Seharusnya dilakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu (1) pemisahan jenis sampah, (2) pengolahan sampah organik menjadi kompos. Jika hal ini bisa dilakukan, maka ada beberapa keuntungan yang kita peroleh:

  • Volume sampah akan berkurang sangat banyak, sehingga yang diteruskan ke pengolohan akhir volumenya sudah jauh berkurang
  • Mendidik masyarakat akan pentingnya hidup tertib dan menjaga lingkungan
  • Mendapatkan pupuk gratis, atau bahkan jika dikelola di tingkat yang lebih besar (RW atau kelurahan), kompos yang dihasilkan bisa menjadi bisnis yang menarik

Jika ada rumah yang tidak sanggup melakukan komposting sendiri, pengolahannya bisa dilakukan di tingkat RW atau kelurahan; tapi menurut saya, kebiasaan pemisahan sampah wajib dibudayakan di sumbernya. Mungkin awalnya perlu kerja keras dan kesabaran untuk meng-edukasi masyarakat, tapi ini adalah pilihan yang harus dilakukan demi lingkungan yang lebih sehat dan mendidik masyarakat yang tertib dan cinta lingkungan.

Parkir harus dibatasi dan pelanggarnya ditindak tegas!

Menyambung posting saya sebelumnya tentang “Pembatasan Parkir di Kota Bandung“, serta terinspirasi sikap tegas Pemda Jakarta terhadap pelanggar parkir, saya ingin tahu pendapat rekan-rekan sekalian jika:

  • Di Bandung dilakukan pelarangan parkir di badan jalan yang berpotensi memacetkan
  • Dilakukan tindakan yang tegas terhadap para pelanggar parkir, dengan cara melakukan penggembokan dan denda yang cukup besar.

Penambahan lahan parkir adalah solusi tidak berujung dan cenderung hanya akan meningkatkan pengguna kendaraan pribadi, yang akan meningkatkan konsumsi BBM dan meningkatkan polusi. Ide ini diharapkan secara alami akan memaksa pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan kota karena susah parkir. Secara paralel dilakukan penataan angkutan kota secara bertahap supaya lebih aman, nyaman dan tertib.

Silakan bayangkan, tidak ada lagi deretan parkir di badan jalan Ganesha sekitar kampus ITB, badan jalan Taman Sari sekitar kampus Unisba, dan berbagai tempat usaha yang tidak memiliki tempat parkir yang cukup.

Apa dampak yang diharapkan?

  • kemacetan berkurang
  • laju penambahan kendaraan bermotor akan menurun
  • polusi berkurang
  • ketertiban umum meningkat
  • sopir angkot meningkat kesejahteraannya

BAGAIMANA MENURUT ANDA???