Heboh Kuota Haji Jawa Barat

Sambil menikmati kemacetan kota Bandung, pagi ini saya mendengarkan wawancara di radio dengan pejabat Departemen Agama perihal SK Gubernur untuk perubahan dari Kuota Haji Provinsi menjadi Kuota Kota. Setelah saya dengarkan penjelasannya, ternyata gara-gara banyaknya penyusup ke daerah tertentu menggunakan KTP palsu, sehingga daerah tertentu menjadi tinggi jumlah jamaahnya, sementara yang lain (yang lebih terlambat daftarnya) jadi kehabisan kuota.

Inilah gaya pemerintah kita dalam mengambil keputusan. Ubah cara kuotanya, dari kuota propinsi menjadi kuota kota! Lalu, terapkan secara mendadak! Jadilah menuai protes dimana-mana! Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan sampai menuntut ke PTUN. Hari ini mereka sama-sama datang ke Gedung Sate, yaitu yang pro dan yang kontra! Gubernur baru pasti pusing, sebab itu adalah keputusan gubernur lama yang sudah dipanggil KPK.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, saya ingin menggaris bawahi dua hal. Pertama, dalam menyelesaikan banyak masalah, seringkali tidak dicari akar permasalahannya, lalu dicari solusi dadakan di ujung. Masalah yang menjadi akarnya tetap merambat kemana-mana, ke berbagai sektor lainnya. Dalam hal ini adalah pemalsuan KTP. Padahal masalah pemalsuan KTP tersebut menjadi akar masalah berbagai persoalan lain. Kedua, apapun solusi yang diambil, rasanya tidak fair jika diterapkan mendadak. Baiknya hari ini ditentukan, berlaku mulai tahun 2009.

Berikut adalah kutipan dari detik.com:

Ketua PTUN Bandung Boy Miwardi menyatakan keputusan penundaan pelaksanaan SK Gubernur No 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang penetapan kuota haji kabupaten dan kota 2008 harus dipatuhi oleh semua pihak. Di persidangan PTUN, sebelum ada keputusan akhir, majelis bisa mengeluarkan putusan penundaan. Dengan adanya penundaan ini, SK gubernur tersebut tak bisa dilaksanakan. Putusan penundaan ini, lanjutnya, untuk menghindari ada pihak yang dirugikan jika kasus ini sudah inkrah.

Keluarnya SK gubernur itu terlihat terburu-buru. Kenapa gubernur saat itu yang jelas-jelas tengah cuti dan menunggu penggantian dengan gubernur baru mengeluarkan SK yang sangat penting ini. Makanya majelis memutuskan mengeluarkan putusan penundaan.

Kalau tetap jadi kuota kota, saya termasuk salah satu korbannya. Walaupun saya menyikapinya dengan santai saja, mungkin Allah belum mengijinkan saya dan istri berangkat tahun ini. Menarik memang, beberapa bulan lalu saya pernah meyakinkan ke Depag, bahwa saya ada di urutan yang aman, kuota Jawa Barat sekitar 37 ribu, saya ada di urutan 32 ribuan. Bahkan, saya pernah sekali diundang dalam satu pertemuan oleh Depag sebagai calon jemaah haji 2008.

Ya…., itulah negara kita yang menyedihkan! Mau ibadah saja musti demo dan musti berurusan dengan PTUN.

Artikel terkait:

  1. Ketua PTUN Bandung: SK Gubernur Tak Bisa Dilaksanakan
  2. Ribuan Calon Jemaah Haji Demo, Jalan Diponegoro ditutup.
  3. Seribuan Calon Jemaah Haji dari Bekasi Satroni Gedung Sate
  4. PTUN Tangguhkan SK Gubernur soal Kuota Haji

Saya Khawatir dengan Program ‘Jabar Provinsi Cyber 2012’

Belajar dari beberapa kasus dan perbicangan hangat di masyarakat tentang situs-situs porno, film fitna, hacking ke situs-situs pemerintah, dan sebagainya, jujur saja, ada suatu kekhawatiran ketika membaca berita ‘Kesepakatan antara PT. Telkom dan Pemprov Jawa Barat’ dalam rangka menuju Jawa Barat sebagai Provinsi Cyber 2012.

Dari satu sisi tentunya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada PT. Telkom, tetapi belajar dari kasus-kasus sebelumnya, saya khawatir pemerintah tidak menyiapkan program-program kerja yang selaras dengan Jabar Cyber 2012 tersebut. Menurut saya ada tiga hal yang HARUS dilakukan pemerintah:

  1. Menyiapkan program-program yang secara efektif akan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari peningkatan infrastruktur dalam Jabar Cyber 2012 tersebut.
  2. Menyiapkan program-program yang secara efektif membina masyarakat juga aparat pemerintah (semua kalangan, semua lokasi, terutama di kota-kota kecil dan di desa-desa), antisipasi hacking, kejahatan dunia maya, dan sebagainya.
  3. Menjalankan Risk Management dengan memprioritaskan langkah preventif untuk mencegah berbagai kemungkinan negatif.

Itu saja menurut saya, jangan sampai infrastruktur Internet meningkat, tapi malah jadi boomerang buat kita semua!

Bagaimana menurut anda???

Rincian Perhitungan Suara Pilkada Jawa Barat

Jika anda ingin tahu rincian hasil perhitungan suara Pilkada Jawa Barat 13 April yang lalu, atau anda jadi saksi perhitungan di TPS anda dan ingin yakin kebenaran datanya yang tercatat di KPU, bisa melihat rinciannya di http://kpu.jabarprov.go.id/?mod=addOnApps/situng/oprRekapSuaraPerDaerah&idMenuKiri=139

[Info ini saya peroleh dari Media Center KPU Jawa Barat]

Jawa Barat akan Punya Gubernur Baru?

Walaupun sifatnya adalah memprediksi, hasil quickcount memperlihatkan harapan baru bagi Jawa Barat. Saya berharap prediksi itu benar. Ada harapan baru yang muncul, walaupun tugas yang diemban oleh pasangan baru (seandainya benar-benar menang) akan sangat berat. Tapi, saya kira, dengan dukungan seluruh rakyat Jawa Barat yang memang menghendaki perbaikan yang signifikan di segala sektor, Insya Allah tantangan-tantangan berat tersebut bisa kita lalui.


Untuk mendapatkan perbandingan, saya coba jalan-jalan ke situs Web KPU Jawa Barat. Saya berharap akan mendapatkan data resmi (walaupun misalnya belum lengkap). Bagaimana hasil perhitungan sementara KPU di websitenya pagi ini? Silakan lihat sendiri, jumlah perolehan suara semuanya 0%, dan tidak ada berita sedikitpun tentang pelaksanaan Pilkada kemarin, yang ada hanya berita kunjungan KPU Bali dan Aceh tanggal 12 April.

Wah menyedihkan, sumber informasi resmi yang diharapkan dijadikan acuan, sama sekali tidak bisa diandalkan!

Data di KPU Jawa Barat [14 April 2008, 08:18 WIB]

Kapan Pemilu atau Pilkada bisa Dilakukan Lebih Efisien?

Secara berkala di negara tercinta ini diadakan pendataan ulang untuk sensus penduduk.
Setiap kali pemilu, dilakukan pendataan pemilih.
Setiap pilkada, dilakukan pendataan pemilih.

Dan banyak pendataan-pendataan lain yang berkaitan dengan posisi kita sebagai penduduk atau warga negara yang dilakukan berulang-ulang di negara ini…..

Apa akibatnya?

Sudah pasti pengeluaran biaya yang berulang-ulang untuk pendataan ulang tersebut. Jika pengeluaran biaya tersebut digunakan untuk meng-update data mungkin masih bisa diterima. Menariknya, menurut dugaan saya, pendataan ulang setiap kepentingan dilakukan tanpa memanfaatkan data yang ada. Semua dilakukan secara terpisah!

Sungguh penghamburan uang, waktu dan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

Sebagai pemegang KTP Jawa Barat, tentunya nama saya dan keluarga sudah terdaftar di suatu database (entah dimana) yang menyimpan data penduduk Jawa Barat. Menariknya, istri saya mendapat kartu pemilih Pilkada Jawa Barat dengan status jenis kelamin laki-laki. Ini membuktikan bahwa data di kartu pemilih tersebut diisi lagi secara manual, karena data di KTP dan Kartu Keluarga sudah benar.

Sungguh satu contoh kebodohan yang luar biasa dari pemerintah negeri ini….
Membuang dana yang besar bukan untuk memperbaiki kualitas data, tapi malah untuk merusak data.
[Renungan pribadi: Jadi, kalau pilih calon yang sekarang berkuasa, hal seperti ini akan berlangsung terus…., kalau pilih yang lain, bisa lebih baik, tapi bisa juga lebih kacau, ha-ha-ha….]

Isu Nomor Identitas Penduduk yang Tunggal (Single Identity Number) seperti ini sudah lama digaungkan, bertahun-tahun yang lalu, bahkan sudah banyak diseminarkan dan dibahas oleh banyak pakar, tapi sampai sekarang entah bagaimana statusnya ………

Dari kejadian ini kita bisa memahami jika banyak calon yang hilang hak-nya karena tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal yang bersangkutan adalah pemegang KTP Jawa Barat. Harusnya, suatu saat, setiap pemilih tinggal datang ke tempat pemungutan suara hanya dengan membawa tanpa pengenal yang unik (tentunya sudah tidak ada lagi KTP ganda….). Apa mungkin (di Indonesia) ????? Hasil ngintip berita di detik.com, kelihatannya sedang ada upaya kuat ke arah itu.

Beberapa artikel terkait:

Pemerintah Ikut Bertanggungjawab …

Tadinya saya tidak akan menyambung posting saya sebelumnya yang berjudul: ‘Kampanye Cerdik: Menyulap Aib Menjadi Simpati‘, tetapi karena pagi ini tidak sengaja membaca satu berita di detik.com yang berjudul: ‘Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab‘, jadi ingin mengkaitkan dengan posting yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Bukan ingin puas untuk menekan satu pihak tertentu, tetapi hanya ingin memperlihatkan bahwa saya bukan satu-satunya yang melihat itu sebagai kesalahan pemerintah, apalagi yang berbendapat adalah seorang tokoh Jawa Barat juga. Saya juga berharap dengan mengangkat kembali topik ini akan berkontribusi untuk memperkuat semangat perbaikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Berita yang disampaikan oleh detik.com, Minggu, 30 Maret 2008 (posting saya dalam blog ini sehari lebih awal…, he-he-he, hanya mau memperlihatkan bahwa posting pertama saya bukan karena ada pemberitaan tersebut) adalah sebagai berikut:

… disampaikan Ketua Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, Ginanjar Kartasasmita. “Yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah pihak yang merencanakan, pelaksana dan pengawas,” ungkap Ginanjar seusai kunjungannya terhadap dua korban di Rumah Sakit Rajawali, Jl Rajawali, Minggu (30/3/2008). Menurut Ginanjar, pembangunan sekolah harus sesuai dengan aturan yang ada. Bangunan-bangunan sekolah yang ada seharusnya mendapat pengawasan dari dinas terkait. Tanggung jawab membangun sekolah tidak hanya berada di tangan guru-guru atau pihak sekolah tetapi juga dari pemerintah. Dalam hal ini yaitu Dinas Bangunan, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya yang harus melakukan pengawasan. …

Berita lain yang berjudul: ‘Kelas Ambruk, Diduga Ada Korupsi‘ , dalam Pikiran Rakyat Cetak halaman 2, terbitan Minggu, 30 Maret 2008 menyatakan:

Kasus ambruknya ruang kelas SMP Pasundan 9 yang menimpa murid-murid SD Pasundan 3, diduga karena unsur kelalaian dan tidak pidana korupsi ….

Saya kira ada dua hal yang menarik yang bisa kita petik dari kejadian dan pemberitaan tersebut. Pemerintah, pemerintah harus melakukan langkah-langkah serius untuk pengawasan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Terlalu banyak contoh nyata sekolah-sekolah yang hancur karena kualitas bangunan yang sangat rendah. Kedua, sepantasnya pemerintah minta ma’af atas kejadian tersebut, bukannya menjadikan momentum untuk menarik simpati pada kampanye.

.

Referensi terkait:

  1. Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab, http://www.detikbandung.com, 30 Maret 2008
  2. Korupsi Penyebab Robohnya Sekolah, ICW.
  3. Kelas Ambruk, Diduga ada Korupsi, Pikiran Rakyat Cetak, 30 Maret 2008

Inikah Contoh Kampanye yang Santun?

Tadi sore, ketika perjalanan dari Homman ke arah Dago, saya sempat memotret salah satu poster kampanye. Lalu setelah sampai rumah, saya membaca berita koran PR dengan judul ‘Kandidat Janjikan Kampanye Santun‘. He-he, jadi bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud kampanye santun?

kampanye_tak_santun.jpg

Apakah menempel poster seenaknya seperti ini dan mengakibatkan kota semakin kotor termasuk kampanye santun? Menurut saya sih ini perbuatan yang kurang (baca: tidak) santun!

Bagaimana menurut anda?

Ini dia Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat! Ayo, Pilih Mana?

Saya mendapat kiriman CV tiap calon, jadual kampanye dan Visi-Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Media Center KPU Jawa Barat, serta permohonan bantuan untuk men-sosialisasi-kannya melalui BLOG. Saya hanya copy-paste-kan visi misi yang memang dokumennya masih sulit ditemukan sampai detik ini. Visi Misi semua calon saya simpan di bawah, setelah komentar saya. Untuk menjaga netralitas dan kecurigaan bahwa ada udang di balik batu, saya tidak berani mengomentari visi-misi setiap calon. Tapi saya ingin mengingatkan pembaca tentang posting saya sebelumnya (Apa sebenarnya Visi, Misi, dan Program Kerja). Nah, berdasarkan itu, saya ingin memberikan clue kepada pembaca, bagaimana cara menilai Visi-Misi ini. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk menentukan pilihan terbaik untuk kemajuan Jawa Barat di masa yang akan datang.

Visi adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan strategis

Misi adalah target-target jangka pendek (segera), cenderung operasional, realistis dan jelas sasarannya.

Idealnya, visi dan misi adalah sesuatu yang bisa diukur, dan jelas satuan ukurnya, jelas nilai ukurnya, dan tentunya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu abstrak atau ngawang-ngawang. Paling tidak, misi harus bersifat demikian. Misalnya ‘mengurangi jumlah pengangguran (minimal 5% per tahun)’, ‘meningkatkan income per capita masyarakat Jawa Barat (10% per tahun)’.

Setiap misi, ditunjang oleh langkah-langkah (program kerja yang jelas, sistematis dan yang paling penting adalah realistis) yang secara logis memperlihatkan bagaimana urutan langkah untuk mencapai setiap misi yang ditetapkan dan secara tidak langsung mendukung pencapaian visi yang ingin dicapai.

Sayang sekali, kiriman dokumen yang saya terima tidak dilengkapi dengan program kerjanya.

Itu saja dulu ah, nanti jadi seperti memberikan kuliah …. Lebih parah lagi kalau ada yang marah: ‘Ini tukang ngoprek Teknologi Bahasa, sok tahu, menilai visi-misi calon pemimpin Jawa Barat……
Ha-ha-ha, inilah indahnya BLOG, selama ada argumen-nya, indentitasnya jelas, setiap orang bebas berpendapat (tapi tetap bertanggungjawab dengan pendapatnya).

.
Nomor Urut 1
PASANGAN DHANI – IWAN

VISI
“Penguatan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keunggulan Jawa Barat, guna mewujudkan visi Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju”

MISI

  1. Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli yang bermuara pada pengurangan kemiskinan.
  2. Mengembangkan keunggulan Jawa Barat.
  3. Memelihara kondisi sosial politik dan kamtibmas yang kondusif.
  4. Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dan seimbang.
  5. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah.
  6. Memperkuat modal sosial dan kebanggaan sebagai warga Jawa Barat.

Nomor Urut 2
PASANGAN AGUM – NU’MAN

VISI
“Mewujudkan Jawa Barat Bersatu Untuk Ke Satu”

MISI

  1. Menjadikan manusia Jawa Barat yang ber-sumberdaya dan ber-daya saing.
  2. Melestarikan lingkungan dan menjaga keserasian tata ruang.
  3. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal dan menghidupkan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat secara merata.
  4. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
  5. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pemberantasan KKN.
  6. Mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya daerah dalam aktifitas pembangunan.

Nomor Urut 3
PASANGAN AHMAD – DEDE YUSUF

VISI
“Terwujudnya masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis, dan sejahtera”

MISI

  1. Memecah stagnansi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan, dan kualitas kesehatan.
  2. Memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat berbasis argoindustri dan bahari yang berwawasan lingkungan.
  3. Melancarkan reformasi sunguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro publik.
  4. Menumbuhkan investasi dalam negeri yang mampu secara langsung mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
  5. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik dan perlindungan terhadap anak.
  6. Menyuguhkan kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan penuh kesejukan.
  7. Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
  8. Mengokohkan kualitas demokrasi dengan edukasi politik dan menyetarakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik.

Nah, bagaimana sekarang? Bisa lebih menentukan pilihan? atau tambah bingung? atau punya pikiran Golput? Jangan ah!

Bandung, Surga Untuk Memulai Usaha

Anda mau buka usaha? Pertimbangkanlah Bandung sebagai salah satu tempat untuk memulainya. Mengapa? Banyak kemudahan (baca: pelanggaran hak) yang bisa anda raih di Bandung untuk memudahkan usaha anda. Apa saja?

Anda tidak perlu memikirkan tempat parkir. Buka saja usaha, jangan khawatir engga punya tempat parkir. Jalan-jalan umum di kota Bandung, bahkan trotoar pun boleh anda gunakan sebagai tempat parkir. Kalau ada yang protes dengan pernyataan ini, silakan lihat buktinya. Terlalu banyak bukti yang mudah dilihat oleh mata. Bahkan rambu dilarang parkir pun mungkin bisa kita negosiasikan letaknya harus dimana (baca posting saya yang lainnya…)

Perlindungan terhadap karyawan lemah. Majikan mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi. Apa buktinya? Coba lihat pada saat Idul Fitri. Karyawan yang muslim pun tetap bisa kita paksa (baca: kondisikan) untuk tetap bekerja, padahal itu adalah hari raya mereka yang harus kita hormati. Pemerintah? santai-santai saja, tidak merasa ada something wrong! Anda dengan mudah ber-alibi: Ini sukarela, saya tidak memaksa! Padahal kita tahu bahwa mencari kerja sangat sulit dan kita mau memanfaatkan itu.

Banyak masyarakat memilih diam meskipun lingkungannya terganggu (hmmmm, termasuk saya), karena sering merasa percuma, pemerintah sering lebih berpihak kepada yang punya uang, bukan pada kepentingan umum.

Dan mungkin masih banyak kemudahan lainnya yang bisa anda raih. Bisakah gubernur Jawa Barat yang baru nanti mengubah ini semua di Bandung dan kota-kota Jawa Barat lainnya?

Bagaimana menurut anda?

Dimana Dokumen Visi-Misi-Program Calgub Jabar Bisa Kita Lihat?

Saya coba eksplor website KPU Jawa Barat untuk mencari Visi-Misi-Program para calon Gubernur Jawa Barat, ternyata tidak saya temukan. Kalau ternyata ada dan luput dari pengamatan saya, mohon ada yang bisa bantu menunjukkannya. Bagaimana warga Jawa Barat bisa menentukan pilihan, kalau visi misinya saja sampai sekarang belum bisa kita baca?

Akhirnya saya coba search di Google, dan menemukan berita yang menarik untuk kita simak dari Harian Pikiran Rakyat. Saya kutip sebagian dari artikel menarik tersebut:

Demikian diungkapkan Guru Besar Antropologi Unpad, Prof. Kusnaka Adimihardja, Ph.D., ditemui di kantornya Jln. Cigadung Raya Tengah, Bandung, Kamis (6/3). “Setelah membaca visi, misi dan program ketiga kandidat yang telah diserahkan ke KPU Jabar, saya pikir ini terlalu sederhana untuk Jabar yang kompleks dengan masalah. Ketiganya tidak mampu memberikan gambaran apa pun mengenai langkah yang akan dilakukan birokrat Jabar 1 dan Jabar 2 ke depan,” ucapnya.

Menurut dia, isi dari visi misi ketiga kandidat relatif sama, hanya kemasannya yang berbeda. Ketiganya, hanya mampu menjabarkan permasalahan yang memang telah terjadi di Jabar selama 30 tahun terakhir.

Langkah strategi revolusioner apa yang akan mereka terapkan untuk melakukan perubahan, saya tak lihat itu dalam penjabaran visi misi mereka. Visi misi ini terlalu standar untuk cagub/cawagub. Terima atau tidak, saya katakan visi misi ini menunjukkan ketidaksiapan kandidat dalam memahami masalah inti di Jabar,” ungkap Kusnaka lagi.

Nah lho! Kalau sudah begini, apa mendingan Golput saja? Ngapain menghabiskan waktu ke tempat pemilihan untuk memilih calon-calon yang visi-misi nya meragukan? Walaupun pada posting sebelumnya saya coba menggunakan common sense dan logika untuk menentukan pilihan, tapi sekarang jadi ragu.

Bagaimana menurut anda?