Heboh Kuota Haji Jawa Barat

Sambil menikmati kemacetan kota Bandung, pagi ini saya mendengarkan wawancara di radio dengan pejabat Departemen Agama perihal SK Gubernur untuk perubahan dari Kuota Haji Provinsi menjadi Kuota Kota. Setelah saya dengarkan penjelasannya, ternyata gara-gara banyaknya penyusup ke daerah tertentu menggunakan KTP palsu, sehingga daerah tertentu menjadi tinggi jumlah jamaahnya, sementara yang lain (yang lebih terlambat daftarnya) jadi kehabisan kuota.

Inilah gaya pemerintah kita dalam mengambil keputusan. Ubah cara kuotanya, dari kuota propinsi menjadi kuota kota! Lalu, terapkan secara mendadak! Jadilah menuai protes dimana-mana! Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan sampai menuntut ke PTUN. Hari ini mereka sama-sama datang ke Gedung Sate, yaitu yang pro dan yang kontra! Gubernur baru pasti pusing, sebab itu adalah keputusan gubernur lama yang sudah dipanggil KPK.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, saya ingin menggaris bawahi dua hal. Pertama, dalam menyelesaikan banyak masalah, seringkali tidak dicari akar permasalahannya, lalu dicari solusi dadakan di ujung. Masalah yang menjadi akarnya tetap merambat kemana-mana, ke berbagai sektor lainnya. Dalam hal ini adalah pemalsuan KTP. Padahal masalah pemalsuan KTP tersebut menjadi akar masalah berbagai persoalan lain. Kedua, apapun solusi yang diambil, rasanya tidak fair jika diterapkan mendadak. Baiknya hari ini ditentukan, berlaku mulai tahun 2009.

Berikut adalah kutipan dari detik.com:

Ketua PTUN Bandung Boy Miwardi menyatakan keputusan penundaan pelaksanaan SK Gubernur No 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang penetapan kuota haji kabupaten dan kota 2008 harus dipatuhi oleh semua pihak. Di persidangan PTUN, sebelum ada keputusan akhir, majelis bisa mengeluarkan putusan penundaan. Dengan adanya penundaan ini, SK gubernur tersebut tak bisa dilaksanakan. Putusan penundaan ini, lanjutnya, untuk menghindari ada pihak yang dirugikan jika kasus ini sudah inkrah.

Keluarnya SK gubernur itu terlihat terburu-buru. Kenapa gubernur saat itu yang jelas-jelas tengah cuti dan menunggu penggantian dengan gubernur baru mengeluarkan SK yang sangat penting ini. Makanya majelis memutuskan mengeluarkan putusan penundaan.

Kalau tetap jadi kuota kota, saya termasuk salah satu korbannya. Walaupun saya menyikapinya dengan santai saja, mungkin Allah belum mengijinkan saya dan istri berangkat tahun ini. Menarik memang, beberapa bulan lalu saya pernah meyakinkan ke Depag, bahwa saya ada di urutan yang aman, kuota Jawa Barat sekitar 37 ribu, saya ada di urutan 32 ribuan. Bahkan, saya pernah sekali diundang dalam satu pertemuan oleh Depag sebagai calon jemaah haji 2008.

Ya…., itulah negara kita yang menyedihkan! Mau ibadah saja musti demo dan musti berurusan dengan PTUN.

Artikel terkait:

  1. Ketua PTUN Bandung: SK Gubernur Tak Bisa Dilaksanakan
  2. Ribuan Calon Jemaah Haji Demo, Jalan Diponegoro ditutup.
  3. Seribuan Calon Jemaah Haji dari Bekasi Satroni Gedung Sate
  4. PTUN Tangguhkan SK Gubernur soal Kuota Haji