Mengapa Tak Gabung Independen Pak?

Seorang wartawan menghampiri saya di PTUN Bandung siang tadi, menyapa dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan menarik yang diajukan:

Mengapa suara SYNAR yang basisnya INDEPENDEN tidak disalurkan ke calon INDEPENDEN yang lolos dalam Pilwalkot Bandung? Ini adalah jawaban saya:

Kami tetap INDEPENDEN dan tidak mendukung atau bergabung dengan partai manapun. Kami hanya melihat ada 3 pasangan calon yang sudah pasti bertarung untuk memimpin kota Bandung. Di antara 3 pasangan calon tersebut, hanya satu pasangan yang kami percaya dan yakin bersih dan tulus untuk melakukan perubahan kota Bandung. Dan yang paling penting, setelah kami tanya komitmennya untuk memberantas korupsi di kota Bandung, pasangan calon tersebut menyatakan SIAP!

Jadi SYNAR tetap pihak yang INDEPENDEN (non-partai), tidak berkoalisi dengan partai manapun, mempunyai cita-cita untuk menyelamatkan kota Bandung, dan pasangan TRENDI yang “kebetulan” diusung oleh partai kebetulan pasangan yang kami percayai saat ini untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Bandung.

Masyarakat Bandung sekalian, kami adalah salah satu calon INDEPENDEN yang tidak diloloskan, padahal kami mempunyai jumlah dukungan yang cukup. Kami tahu betul sepak terjang CALON INDEPENDEN dalam mengumpulkan dukungan karena kami sesama calon independen yang sama-sama harus mengumpulkan dukungan juga. Ada yang tidak pernah terlihat kegiatannya di lapangan tiba-tiba bisa mengumpulkan sekian ribu KTP, ada yang tebar uang terus….. untuk mendapatkan KTP, ada yang mencoba mengintimidasi pendukung SYNAR……, dan sebagainya.

Silakan interpretasikan sendiri makna dari fakta-fakta ini untuk menyatakan pilihan anda!

Berita terkait:

1. Detik-Bandung

Merenungkan makna kemenangan GOLPUT

Dalam beberapa Pilkada di negeri ini, pemilihan telah dimenangkan oleh Golput. Apa maknanya? Artinya lebih banyak masyarakat yang tidak peduli atau sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan keadaan, atau juga, semua calon yang ada tidak ada yang diminati oleh masyarakat pemilihnya. Celakanya, fenomena kemenangan Golput ini makin lama makin telak saja rupanya.

Apa jadinya suatu daerah yang dipimpin oleh pimpinan yang tidak diinginkan oleh rakyatnya?

Suatu komunitas atau masyarakat hanya bisa maju kalau pimpinannya disukai, dihormati, bahkan idealnya dicintai oleh masyarakatnya. Sehingga program apapun yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Aturan yang berlaku di negeri ini saat ini, jika pemenang tidak mencapai angka 30% dari pemilih yang tidak Golput, maka ada putaran kedua. Saya pikir, mengapa tidak membuat aturan sebagai berikut:

Jika Golput lebih besar dari pemenang, maka harus dilakukan pencalonan ulang! Lalu masuk ke putaran kedua dengan calon yang mungkin berbeda. Rasanya lebih bisa mengakomodasikan keinginan masyarakat pemilihnya.

Bagaimana menurut anda???

Rincian Perhitungan Suara Pilkada Jawa Barat

Jika anda ingin tahu rincian hasil perhitungan suara Pilkada Jawa Barat 13 April yang lalu, atau anda jadi saksi perhitungan di TPS anda dan ingin yakin kebenaran datanya yang tercatat di KPU, bisa melihat rinciannya di http://kpu.jabarprov.go.id/?mod=addOnApps/situng/oprRekapSuaraPerDaerah&idMenuKiri=139

[Info ini saya peroleh dari Media Center KPU Jawa Barat]

Jawa Barat akan Punya Gubernur Baru?

Walaupun sifatnya adalah memprediksi, hasil quickcount memperlihatkan harapan baru bagi Jawa Barat. Saya berharap prediksi itu benar. Ada harapan baru yang muncul, walaupun tugas yang diemban oleh pasangan baru (seandainya benar-benar menang) akan sangat berat. Tapi, saya kira, dengan dukungan seluruh rakyat Jawa Barat yang memang menghendaki perbaikan yang signifikan di segala sektor, Insya Allah tantangan-tantangan berat tersebut bisa kita lalui.

Untuk mendapatkan perbandingan, saya coba jalan-jalan ke situs Web KPU Jawa Barat. Saya berharap akan mendapatkan data resmi (walaupun misalnya belum lengkap). Bagaimana hasil perhitungan sementara KPU di websitenya pagi ini? Silakan lihat sendiri, jumlah perolehan suara semuanya 0%, dan tidak ada berita sedikitpun tentang pelaksanaan Pilkada kemarin, yang ada hanya berita kunjungan KPU Bali dan Aceh tanggal 12 April.

Wah menyedihkan, sumber informasi resmi yang diharapkan dijadikan acuan, sama sekali tidak bisa diandalkan!

Data di KPU Jawa Barat [14 April 2008, 08:18 WIB]

Kapan Pemilu atau Pilkada bisa Dilakukan Lebih Efisien?

Secara berkala di negara tercinta ini diadakan pendataan ulang untuk sensus penduduk.
Setiap kali pemilu, dilakukan pendataan pemilih.
Setiap pilkada, dilakukan pendataan pemilih.

Dan banyak pendataan-pendataan lain yang berkaitan dengan posisi kita sebagai penduduk atau warga negara yang dilakukan berulang-ulang di negara ini…..

Apa akibatnya?

Sudah pasti pengeluaran biaya yang berulang-ulang untuk pendataan ulang tersebut. Jika pengeluaran biaya tersebut digunakan untuk meng-update data mungkin masih bisa diterima. Menariknya, menurut dugaan saya, pendataan ulang setiap kepentingan dilakukan tanpa memanfaatkan data yang ada. Semua dilakukan secara terpisah!

Sungguh penghamburan uang, waktu dan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

Sebagai pemegang KTP Jawa Barat, tentunya nama saya dan keluarga sudah terdaftar di suatu database (entah dimana) yang menyimpan data penduduk Jawa Barat. Menariknya, istri saya mendapat kartu pemilih Pilkada Jawa Barat dengan status jenis kelamin laki-laki. Ini membuktikan bahwa data di kartu pemilih tersebut diisi lagi secara manual, karena data di KTP dan Kartu Keluarga sudah benar.

Sungguh satu contoh kebodohan yang luar biasa dari pemerintah negeri ini….
Membuang dana yang besar bukan untuk memperbaiki kualitas data, tapi malah untuk merusak data.
[Renungan pribadi: Jadi, kalau pilih calon yang sekarang berkuasa, hal seperti ini akan berlangsung terus…., kalau pilih yang lain, bisa lebih baik, tapi bisa juga lebih kacau, ha-ha-ha….]

Isu Nomor Identitas Penduduk yang Tunggal (Single Identity Number) seperti ini sudah lama digaungkan, bertahun-tahun yang lalu, bahkan sudah banyak diseminarkan dan dibahas oleh banyak pakar, tapi sampai sekarang entah bagaimana statusnya ………

Dari kejadian ini kita bisa memahami jika banyak calon yang hilang hak-nya karena tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal yang bersangkutan adalah pemegang KTP Jawa Barat. Harusnya, suatu saat, setiap pemilih tinggal datang ke tempat pemungutan suara hanya dengan membawa tanpa pengenal yang unik (tentunya sudah tidak ada lagi KTP ganda….). Apa mungkin (di Indonesia) ????? Hasil ngintip berita di detik.com, kelihatannya sedang ada upaya kuat ke arah itu.

Beberapa artikel terkait:

• Biaya Pilkada Jabar 2008, Termahal (Gatra)
• Hasil Lelang Logistik Pilkada Jawa Barat Didemo (Tempo Interaktif)
  
• Gubernur Biaya Tinggi (Pikiran Rakyat)
• Kartu Pemilih Masih Bermasalah (PR Online)
• Database penduduk dikebut demi Pemilu (detik.com)

Pemerintah Ikut Bertanggungjawab …

Tadinya saya tidak akan menyambung posting saya sebelumnya yang berjudul: ‘Kampanye Cerdik: Menyulap Aib Menjadi Simpati‘, tetapi karena pagi ini tidak sengaja membaca satu berita di detik.com yang berjudul: ‘Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab‘, jadi ingin mengkaitkan dengan posting yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Bukan ingin puas untuk menekan satu pihak tertentu, tetapi hanya ingin memperlihatkan bahwa saya bukan satu-satunya yang melihat itu sebagai kesalahan pemerintah, apalagi yang berbendapat adalah seorang tokoh Jawa Barat juga. Saya juga berharap dengan mengangkat kembali topik ini akan berkontribusi untuk memperkuat semangat perbaikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Berita yang disampaikan oleh detik.com, Minggu, 30 Maret 2008 (posting saya dalam blog ini sehari lebih awal…, he-he-he, hanya mau memperlihatkan bahwa posting pertama saya bukan karena ada pemberitaan tersebut) adalah sebagai berikut:

… disampaikan Ketua Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, Ginanjar Kartasasmita. “Yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah pihak yang merencanakan, pelaksana dan pengawas,” ungkap Ginanjar seusai kunjungannya terhadap dua korban di Rumah Sakit Rajawali, Jl Rajawali, Minggu (30/3/2008). Menurut Ginanjar, pembangunan sekolah harus sesuai dengan aturan yang ada. Bangunan-bangunan sekolah yang ada seharusnya mendapat pengawasan dari dinas terkait. Tanggung jawab membangun sekolah tidak hanya berada di tangan guru-guru atau pihak sekolah tetapi juga dari pemerintah. Dalam hal ini yaitu Dinas Bangunan, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya yang harus melakukan pengawasan. …

Berita lain yang berjudul: ‘Kelas Ambruk, Diduga Ada Korupsi‘ , dalam Pikiran Rakyat Cetak halaman 2, terbitan Minggu, 30 Maret 2008 menyatakan:

Kasus ambruknya ruang kelas SMP Pasundan 9 yang menimpa murid-murid SD Pasundan 3, diduga karena unsur kelalaian dan tidak pidana korupsi ….

Saya kira ada dua hal yang menarik yang bisa kita petik dari kejadian dan pemberitaan tersebut. Pemerintah, pemerintah harus melakukan langkah-langkah serius untuk pengawasan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Terlalu banyak contoh nyata sekolah-sekolah yang hancur karena kualitas bangunan yang sangat rendah. Kedua, sepantasnya pemerintah minta ma’af atas kejadian tersebut, bukannya menjadikan momentum untuk menarik simpati pada kampanye.

.

Referensi terkait:

1. Ginanjar Kartasasmita: Pemerintah Ikut Bertanggungjawab, http://www.detikbandung.com, 30 Maret 2008
2. Korupsi Penyebab Robohnya Sekolah, ICW.
3. Kelas Ambruk, Diduga ada Korupsi, Pikiran Rakyat Cetak, 30 Maret 2008

Kampanye Cerdik: Menyulap Aib Jadi Simpati

Dalam rangka kampanye, salah satu kandidat, ada yang meninjau gedung SD yang baru-baru ini ambruk dan menyatakan bahwa akan membantu rehabilitasi pembangunannya. Saya tidak habis pikir….!!! Buat saya itu tidak masuk akal!

Rubuhnya bangunan SD tersebut secara tidak langsung adalah tanggungjawab gubernur yang sekarang statusnya masih menjabat karena lemahnya pengawasan kondisi bangunan dan pembangunan sekolah di Jawa Barat.

Bagi calon tertentu, itu adalah aib yang mungkin harus ditutupi dari ekspos yang berlebihan! Dari kacamata lain, itu adalah musibah yang sepantasnya memang dibantu penanganannya oleh seorang Gubernur (bukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur beserta rombongannya yang sedang kampanye!)

Faktanya, itu malah bisa dijadikan objek kampanye untuk menarik simpati masyarakat calon pemilih. Luar biasa!

Panggung Kampanye atau Panggung Hiburan?

Baca PR online pagi ini tentang kampanye hari pertama dari semua kandidat Gubernur Jawa Barat membuat hati saya makin prihatin. Saya coba baca pemberitaan dari semua kandidat, supaya tidak berat sebelah. Kesimpulan umumnya adalah sebagai berikut.

Semua kandidat menggunakan artis untuk memikat pengunjung. Harusnya mereka MIKIR! Berarti orang-orang yang datang kesana kemungkinan bukan simpatisan mereka, tapi penggemar artis tersebut. Berbahagialah para artis, anda lebih populer dari pada para kandidat! Para kandidat kurang PE-DE tanpa bantuan anda!

Sebagian kandidat sudah mulai memunculkan ukuran-ukuran keberhasilan, tapi “how to go there” nya belum tampak pada semua kandidat.

Inikah Contoh Kampanye yang Santun?

Tadi sore, ketika perjalanan dari Homman ke arah Dago, saya sempat memotret salah satu poster kampanye. Lalu setelah sampai rumah, saya membaca berita koran PR dengan judul ‘Kandidat Janjikan Kampanye Santun‘. He-he, jadi bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud kampanye santun?

Apakah menempel poster seenaknya seperti ini dan mengakibatkan kota semakin kotor termasuk kampanye santun? Menurut saya sih ini perbuatan yang kurang (baca: tidak) santun!

Bagaimana menurut anda?