Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) bukanlah pertama kalinya diterapkan di Indonesia sebagai bantuan langsung untuk keluarga miskin sebagai kompensasi dari satu kebijakan pemerintah yang menyulitkan mereka. Hal yang selalu terdengar dari penerapan program tersebut adalah tidak tepatnya sasaran. Penelurusan keasalahan selalu berujung kepada tidak akuratnya data keluarga miskin di Indonesia.
Saya khawatir, penerapan program tersebut akan kisruh dengan persoalan yang sama. Ada si miskin yang tidak mendapat bantuan, di lain pihak ada si mampu yang masuk dalam daftar penerima bantuan. Data kependudukan di Indonesia tidak pernah ditangani secara serius, tuntas dan berkelanjutan. Begitu banyak kegiatan besar, pengawasan dan sebagainya yang tergantung dari data-data tersebut. SENSUS, PILPRES, PILGUB, PILWALKOT, pengawasan korupsi, pembagian bantuan keluarga miskin adalah contoh-contoh yang penerapannya memerlukan dukungan data-data tersebut. Betapa banyak usaha berulang yang dilakukan untuk hal yang sama (update data kependudukan), tapi tidak pernah berbuah sesuatu.
Data kependudukan dan status keluarga di Indonesia harus segera dibenahi, supaya pemerintah mendapat gambaran yang akurat mengenai keluarga miskin dan perlu dibantu. Betapa besar manfaat dan penghematan yang dapat dicapai jika data tersebut tersedia dengan akurat.
Saya sangsi program BLT akan berjalan secara mulus dan tepat sasaran hanya dengan mengandalkan data lama yang konon sudah di-update.
Bagaimana menurut anda?
Arry Akhmad Arman's Weblog 
Sangsi juga.
Sebenarnya kalo tujuannya membantu, pemerintah seharusnya lebih kreatif dalam mengambil kebijakan, bukan dengan kebijakan populis dan keropos seperti Bantuan Tunai Langsung (BTL).
Menurut saya, ada beberapa macam langkah yang bisa diambil selain BTL, misalnya :
Model yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu akibat kenaikan BBM maupun resesi pangan dan ekonomi global ini.
1. Dengan membangun sistem pajak progressive, bagi si miskin dan apalagi kaya.
2. Hasil pajak bukan untuk ‘pembangunan’ atau ‘proyek-proyek’ yang gak jelas apalagi untuk belanja rutin dan gaji PNS (walau saya pribadi juga PNS) tetapi difokuskan untuk kesejahteraan dan jaring pengaman sosial, dengan asuransi kesehatan maupun pendidikan.
3. Biarkan harga2 semua mengikuti mekanisme pasar global, yang perlu diperhatikan adalah penguatan ekonomi dan daya beli masyarakat (kenaikan standar gaji, kalo GNP Indonesia katanya sudah diatas $2000, walaupun saya percaya itu data tidak memperhatikan kesenjangan dan distribusi yang sangat tidak adil di Indonesia).
4. Mulai alihkan sistem devisa kita bukan hanya selalu kepada Dollar Amerika tetapi mata unag Euro atau Yen atau Yuan.
5. Mulai kreatif meningkatkan kemampuan SDM untuk mengelola kekayaan dalam negeri maupun untuk mulai mengekpor tenaga kerja trampil dan unggul ke luar (bisa saja ke Afrika, Latin maupun Middle-east)
6. Memberi peluang yang sama kepada para profesional (bukan hanya politisi) untuk ikut memimpin dan mengelola negara ini dari level bawah sampai pusat. (PNS, ABRI, Profesi lainnya sama boleh dipilih maupun memilih).
Harapan. Walaupun terkesan keropos, kebijakan ini tetap akan bermanfaat dengan baik asalkan masyarakat kita juga tidak keropos mentalnya, jangan menyerobot sesuatu yang bukan haknya, itu hanya untuk yang benar2 membutuhkan.
Semoga mereka sadar, itu hanya untuk yang benar2 membutuhkan,……. Semoga………
saya yakin sukses dengan rusuh dan kematian 😦 , katanya suruh mandiri.. tp rakyat dicekoki dengan program yg tidak mencerminkan kearah mandiri
sangsi pa
orang2 sudah mulai menolak BLT
barangkali tidak sepadan
saya sangat menyangsikan efektivitas BLT. Apa pemerintah sudah lupa dengan peribahasa yang sering didengungkan sejak sekolah dasar? Lebih baik memberi kail daripada memberi ikannya.
prihatin kalau melihat kondisi pemerintah seperti ini, katanya pinter2 tapi kok oon ya..?
dan paling menyebalkan, mereka itu sudah summun, bukmun umyun fahum laa yarjiun..
sudah buta dan tuli ga mau mendengar suara rakyat yang memilihnya..
sedih sedih
Setuju dengan pa Eep. BLT hanya solusi sementara yang tidak efektif, malah cenderung neagtif dampaknya. Betul pa Eep, kita harus memberi kail, bukan memberi ikan, apalagi ikannya hanya diberikan sementara saja.
“Akan sukseskah program BLT?”
Menurut Saya akan sukses bagi yang kebagian BLT dan tidak sukses bagi yang tidak kebagian BLT?.
Karena data penduduk masih menggunakan data lama dan hanya sekian persen data yang baru. Alhasil yang terjadi di masyarakat saat ini dan perlu digaris bawahi masih banyak yang belum terdaftar dan yang paling mengenaskan ada satu keluarga yang akan mengambil BLT ternyata ditolak dikarenakan data yang ada tidak sesuai dengan data orang yang akan mengambil BLT hal ini disebabkan suaminya telah meninggal dunia. Jadi data yang terdaftar hanya nama suami, sungguh lucu sekali apakah petugas yang mendata tidak mencantumkan nama lainnya apabila terjadi sesuatu.
Nah ini jadi pelajaran yang berharga untuk para calon walikota agar mendata penduduk sebaiknya lebih komplit dan akurat.
Bravo..Bravo.. Semoga Allah Swt memberikan yang terbaik bagi calon Walikota ini, khususnya Mang Ade dan P’ Arry Amin.
bagi saya program BLT akan menjadi penyakit di dalam negeri, akan melahirkan tidak kriminalitas, bahkan membuat orang terlalu berharap dengan BLT. seharusnya dana BLT itu di jadikan anggaran pendidikan, membantu memberikan lahan pekerjaan kepada masya rakat yang jelas ditujukan untuk meningkatkan SDM di indonesia. sekarang para petani saja untuk membeli pupuk kewalahan bagaimana Indonesia bisa lari dari kemiskinan