Menarik dan saya suka dengan pandangan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se Jawa Barat meminta kontrak politik dari para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, dan ternyata hanya satu pasangan calon yang menyanggupinya. Saya kutip saja sebagian beritanya yang dimuat di Harian Kompas, juga di Kompas-Online.
Sebagai kelompok idealis, mahasiswa memiliki strategi khas memperkuat posisi mereka di kancah pilkada. Dalam dialog publik yang digelar di Kampus Unpad akhir Februari lalu, BEM se-Jabar merumuskan delapan program prioritas di Jabar, antara lain realisasikan pendidikan dasar gratis, pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan pungutan liar.
Mahasiswa meminta delapan program prioritas itu ditandatangani ketiga pasang calon kepala daerah Jabar sebagai kontrak politik. Jika kemudian hari tidak ditepati, calon terpilih itu harus mengundurkan diri secara sukarela.
Dari ketiganya, hanya pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang bersedia menandatanganinya. Sebaliknya, pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Agum Gumelar- Nu’man Abdul Hakim menolak dengan alasan kontrak itu sebagai bentuk penekanan (pemaksaan).
Namun, mahasiswa berpandangan lain. ”Kontrak politik sengaja kami ajukan agar mereka tak hanya mengumbar janji kampanye dan lalu dilupakan begitu saja saat menjabat. Kalau serius, mereka seharusnya tidak perlu takut,” kata Presiden BEM Unpad Reza Fathurrahman.
Mahasiswa menyepakati hanya akan memilih calon yang punya komitmen kuat terhadap janji. ”Inilah yang terpenting. Jika tidak, ya kami tak akan (memilih),” ujar Reza.
Salut! Saya menyatakan setuju dengan pendapat mahasiswa tersebut!
Bagaimana menurut anda?
Referensi terkait:
- Kampus Inginkan Kontrak Politik, Kompas, 30 Maret 2008